Pemutakhiran Data Tingkatkan Pemilih

PARTISIPASI pilkada DKI Jakarta menyentuh angka 77% atau naik 8% dan tingkat golongan putih sebesar 1,6 juta orang atau 23%. Pemutakhiran data harus segera dilakukan KPUD supaya masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya.

Koordinator Nasional JPPR Masykurudin Hafidz pada diskusi bertajuk Analisis Partisipasi dan Kemenangan Pilkada DKI Jakarta, di Gedung Bawaslu, Sabtu (18/2), mengatakan peningkatan 8% partisipasi masyarkat disebabkan oleh penyelenggaraan, pencalonan, dan pemberitaan pilkada yang cukup masif.

KPUD sudah dinilai cukup berhasil memberikan informasi kepada masyarakat, dan memfasilitasi pasangan calon untuk merangkul masyarakat Jakarta. Faktor figur tiga pasangan calon ditambah turunnya tokoh politik berkaliber nasional menciptakan daya tarik yang sangat kuat. Itu disempurnakan dengan tingginya intensitas pemberitaan membuat masyarakat turut serta dalam pilkada Jakarta.

Masykurudin mengatakan paritisipasi paling tinggi terjadi di Kabupaten Kepulauan Seribu mencapai 81%, diikuti Jakarta Timur 78%, Jakarta Utara 77%, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan masing-masing 75%, serta Jakarta Pusat 74%.

“Dengan karakter perkotaan partisipasi ini sudah bisa menjawabnya. Namun, tentu masih perlu ditingkatkan dengan menyelesaikan beberapa penyebabnya.’’

Pada tingkat kecamatan, partisipasi tertinggi terjadi di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dengan mencapai 83%, Kelapa Gading 82%, Pasar Rebo dan Duren Sawit 81%, serta Kepulauan Seribu Utara 80%. Kecamatan dengan partisipasi paling rendah berada di Kecamatan Johar Baru, yaitu 65%, Kebayoran Baru 70%, Setiabudi dan Sawah Besar masing-masing 72%.

“Rendahnya partisipasi di beberapa kecamatan sebagian disebabkan faktor teknis seperti pemilih tidak ada di tempat, sedang tugas, tidak terdaftar dan ada kendala administratif saat akan pemungutan suara,” terangnya.

Soal Pilkada DKI 2017, Deputi Sekretraris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu Engelbert Jojo Rohi mengatakan isu kecurangan pada Pilkada Jakarta 2017 rendah. Hal ini karena banyak sekali para pengawas pemilu, baik dari Bawaslu, relawan tim sukses pasangan calon maupun para pemantau independen dan masyarakat.

“DKI terlalu banyak mata dan telinga karena setiap tim sukses saling lirik, saling kontrol. Ada bagusnya juga karena mereka saling kontrol satu sama lain,” katanya.

Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat juga turut menjadi salah satu pendukung munculnya aplikasi pantau pilkada berbasis massa. (Cah/Ant/P-2)