Jangan Rusak Demokrasi RI

WAKIL Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkit­an Bangsa (PKB) Muhammad Lukman Edy mengimbau seluruh masyarakat yang daerahnya menggelar pilkada serentak 2017 untuk menjaga suasana kondusif, terutama dalam masa tenang hingga hari pemungutan suara.

“Kami mengimbau agar masa tenang ini menjadi masa kita menurunkan tensi politik. Masyarakat pada umumnya sudah mempunyai pilihan, baik yang secara terbuka menyampaikan pilihannya maupun tidak,” ujar Lukman di Jakarta, akhir pekan lalu.

Lebih lanjut pihaknya juga mengimbau penyelenggara pilkada di setiap tingkatan dan peserta pilkada secara pribadi ataupun tim agar tidak melakukan kejahatan pemilu selama masa tenang. “Bagi yang melakukan kejahatan, baik itu money politics maupun lainnya mendapatkan hukuman yang berat karena tindakan seperti itu merusak demokrasi di Indonesia,” cetus dia.

Ia pun berharap setelah pemungutan suara nanti, masyarakat yang tadinya terfragmentasi sesuai dengan pandangan politik masing-masing dapat bersatu kembali.

“Pilkada itu harusnya penuh riang gembira, jangan malah menegangkan. Apalagi sampai terjadi perpecahan. Mari jadikan pesta demokrasi ini sebagai pesta rakyat. Jangan sampai yang terjadi 15 Februari menjadi jalan mundur demokrasi kita,” ucapnya.

Terkait antisipasi mencegah terjadinya praktik politik uang di pilkada DKI Jakarta, ia meminta Bawaslu menggandeng kejaksaan dan kepolisian. Sebab, penambahan kewenang­an Bawaslu dinilai kurang implementatif.

Lukman menyatakan UU Pilkada telah memuat aturan antipolitik uang. Namun, aturan itu belum implementatif karena kewenangan tambahan yang dimiliki Bawaslu dinilai kurang siap untuk mengadili praktik politik uang.

Pasalnya, kata Lukman, untuk menentukan seorang lakukan politik uang perlu investigasi dan kerja intelijen sementara kapasitas Bawaslu hanya menunggu laporan masyarakat.

“Sudah saya sampaikan agar Bawaslu membuat kesepakatan bersama kepolisian dan kejaksaan terkait antipolitik uang Bawaslu tidak memiliki kemampuan seperti itu ditambah hanya menunggu laporan masyarakat,” paparnya.

Setop bertengkar
Pada kesempatan berbeda, Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Zainuddin Amali, juga menyampaikan hal yang sama untuk menjaga ketertiban di masa tenang Pilkada 2017. “Sudah minggu tenang, tidak usah lagi ribut, enggak usah lagi bertengkar,t” ujarnya.

Ia mengajak para pendukung pasangan calon yang akan maju untuk menyudahi perselisihan yang terjadi selama masa kampanye. Ia berharap minggu tenang menjadi kesempatan pemilih untuk mempertimbangkan para calon berdasarkan pengetahuan masing-masing terhadap mereka.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang (OSO) meminta aparat keamanan dan penyelenggara pilkada benar-benar mengabdi kepada negara, bukan kepada orang maupun calon. Ia mengatakan itu saat berkunjung ke Singkawang, Kalimantan Utara, dalam rangka mengecek persiapan pilkada.

“Pelaksanaan Cap Go Meh saja bisa aman, masak pilkada tidak bisa? Yang kita kedepan­kan ialah sistem dan prosedur tentang pelaksanaan pilkada yang sudah diatur dalam PKPU,” tuturnya, kemarin. (Put/P-5)