Istana Lawan Hoax lewat Video

INFORMASI bohong, atau istilah populernya hoax, mesti segera diluruskan.

Kemarin, Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden membuat video untuk menangkal hoax yang mengarah ke pihak istana terkait dengan aktivitas di Masjid Baiturrahim yang terletak di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Video itu, menurut Kepala Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin, dibuat untuk menangkal informasi hoax soal larangan pegawai dan tamu istana salat di masjid tersebut.

"Karena ada hoax yang menyebut pihak istana melarang azan berkumandang. Itu bohong dan tidak benar. Tidak ada larangan untuk azan apalagi salat di masjid itu. Tamu dan pegawai boleh menunaikan kewajiban salat mereka di masjid itu," ujar Bey.

Bey menandaskan belum ada rencana untuk menempuh jalur hukum kepada pengedar isu tersebut.

Video itu, lanjutnya, sekaligus upaya melawan isu yang tidak benar serta menjernihkan informasi yang telanjur beredar ke publik.

Video itu berdurasi 3 menit 23 detik yang mengambarkan suasana salat Jumat yang dilaksanakan di Masjid Baiturrahim.

Sebelum salat dimulai, pegawai dan tamu mulai masuk dan melewati proses pemeriksaan untuk keamanan yang dilakukan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Salah satu bagian juga memperlihatkan Jokowi yang mengenakan kemeja putih dengan peci dikawal Paspampres menuju ke masjid.

Video tersebut juga berisi komentar Wakil Komandan Grup A Paspampres Letkol (Mar) Ili Dasili.

Ia menegaskan, selama dirinya bertugas di istana satu setengah tahun, tak ada larangan bagi siapa pun untuk salat di Masjid Baiturrahim.

Menurut Ili Dasili, ia dan rekan-rekannya selalu salat setiap zuhur dan asar di masjid tersebut.

Sebelumnya, dilihat dari akun Instagram @mjhdhmsid, terdapat unggahan dari Abdi Pius Jordy pada Selasa (7/2).

Isi unggahan tersebut menyebut bahwa pegawai di istana sekarang sudah mulai resah karena tak boleh salat di Masjid Baiturrahim.

Sementara itu, Direktur Politica Wave Yose Rizal mengungkapkan, hoax mulai ramai di media sosial sejak Pemilihan Presiden 2014.

Informasi bohong dilakukan akun-akun yang memiliki agenda tertentu untuk diberitakan media daring yang tidak memiliki mekanisme verifikasi yang ketat layaknya media massa mainstream.

Hoax tidak hanya memicu kebencian, tetapi juga persatuan.

"Pemerintah harus proaktif mencegah hoax merajalela. Jika mendiamkan, justru lebih salah lagi," tandasnya.

Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Jokowi mengajak semua elemen masyarakat ikut terlibat melawan hoax dengan menyebarkan informasi yang baik dan positif di media sosial.

Ia meminta setiap informasi bohong harus segera diluruskan.

Presiden menyampaikan hoax bukan hanya dialami Indonesia, melainkan juga semua negara di dunia.

Para pemimpin negara lain pun mengeluhkan masifnya peredaran hoax. (Pol/P-4)