Komisi I Tunggu Hasil Investigasi

PARLEMEN bakal memanggil Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bersama Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu supaya tidak saling lempar tanggung jawab soal pengadaan alutsista.

Komisi I DPR berencana memanggil keduanya dalam satu pekan ke depan.

"Komisi I segera akan memanggil keduanya dalam waktu dekat. Mungkin dalam satu pekan ke depan, kami semua duduk bersama membicarakan itu," ujar anggota Komisi I DPR dari Fraksi NasDem Supiadin kepada Media Indonesia di Kongres Garda Pemuda NasDem, Jakarta, kemarin.

DPR, sambung Supiadin, terlebih dulu menunggu kejelasan hasil investigasi militer soal alur pengadaan helikopter AW-101.

"Enggak mungkin pembelian helikopter sebesar itu turun begitu aja dari langit. Pasti ada suatu tahapan yang dilalui," ujar Supiadin.

Panglima TNI dan Menteri Pertahanan saling melempar tudingan soal siapa yang bertanggung jawab atas pengadaan Agusta Westland 101.

Heli tersebut semula diproyeksikan untuk kebutuhan kepala negara.

Namun, Presiden Joko Widodo telah menolak rencana pembelian helikopter tersebut.

Akan tetapi, helikopter itu tetap tiba di hangar kesatuan militer sebagai helikopter pengangkut.

"Nah, sekarang kalau Panglima mau investigasi, ya silakan dicek apa prosesnya benar. Selidiki anggarannya dari mana," ujar Supiadin.

Menurutnya, Peraturan Menteri Pertahanan No 28 Tahun 2015 yang mengatur sistem perencanaan pembangunan pertahanan perlu dikaji bersama.

Ia menegaskan Panglima TNI harus tetap memiliki kendali penuh terhadap perencanaan anggaran alutsista sebelum usulan tersebut diserahkan ke kementerian.

Selasa (7/2) lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan masih harus mempelajari terlebih dahulu peraturan yang dinilai Gatot Nurmantyo telah membatasi kewenangannya dalam pengawasan perencanaan dan penganggaran TNI.

Pada hari yang sama di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Ryamizard, mengatakan kuasa pengguna anggaran untuk tiga matra berada di menteri pertahanan. (Jay/P-5)