Waspadai Pemilih Siluman

PERNYATAAN Mendagri Tjahjo Kumolo agar penyelenggara pilkada di 101 daerah mewaspadai beredarnya KTP-E palsu tidak boleh dianggap remeh.

Pasalnya, menjelang pilkada serentak 2017, Rabu (15/2), diprediksikan banyak beredar KTP-E palsu atau ganda yang dibuat pihak tertentu untuk memenangkan salah satu pasangan calon kepala daerah.

Kemarin, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakhrullah membenarkan adanya pengiriman barang berupa kartu yang diduga untuk pidana pemalsuan di Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Barang cetakan itu disita Bea Cukai bandara karena setelah dipindai terlihat sejumlah barang mencurigakan, yaitu kartu menyerupai NPWP, kartu menyerupai KTP-E, kartu ATM, dan buku tabungan.
Atas dasar kecurigaan itu, petugas Bea Cukai menyegel barang cetakan itu lalu mengirimkannya ke Polda Metro Jaya. Bea Cukai juga melaporkan delik hukum kasus dugaan pemalsuan itu kepada aparat. Selanjutnya, penyidik Polda Metro akan memeriksa fisik dan mendalami kasus itu.

“Informasi berasal dari Direktorat Pendaftaran Penduduk Kemendagri dan Kepabeanan Bandara Soekarno-Hatta. Benar ada pengiriman barang cetakan yang berasal dari Kamboja. Kami tidak tahu berapa jumlah kartu menyerupai KTP-E itu karena telanjur disegel,” kata Zudan dalam keterangan tertulis, kemarin.

Zudan pun mengimbau seluruh lembaga yang bertugas mengawal pilkada serentak mewaspadai kemungkinan beredarnya KTP-E palsu. “Bila mencurigai KTP-E milik warga, petugas di TPS dapat memfotonya dan mengirimnya ke Dukcapil melalui Whatsapp. Saya jamin tidak ada orang bisa menggunakan KTP-E palsu dalam pilkada karena pengawasan berlapis di TPS.”

Saat menanggapi temuan Ditjen Dukcapil dan Bea Cukai, komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak menegaskan aparat keamanan dan Bea Cukai harus mengusut barang cetakan yang diduga KTP-E palsu itu.
“Sangat mengejutkan kalau benar terjadi. Mungkin ada pihak yang sengaja merusak pilkada dengan menggunakan KTP-E palsu. Petugas harus mewaspadai munculnya pemilih siluman,” ujar Nelson.

Untuk menjaga pilkada berlangsung jujur, lanjut Nelson, Bawaslu telah melatih seluruh jajarannya untuk memastikan orang yang memberikan suara di TPS terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).

“Selain yang tertera di DPT, hanya pemegang KTP-E asli dan surat keterangan pengganti asli yang dapat memilih. Jika ada yang membawa KTP-E palsu atau surat keterangan palsu, Bawaslu akan memidanakannya,” ungkap Neslon.

Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy menilai munculnya dugaan KTP-E palsu atau ganda menjelang pilkada dapat diatasi dengan mencermati penentuan daftar pemilih sementara (DPS) dan DPT.

“Persoalan ini lebih berat ketimbang masalah orang punya hak pilih tapi tidak terdaftar karena merupakan bentuk kecurangan dalam pilkada. Pemerintah harus menyelesaikan dengan segera karena pilkada tinggal beberapa hari lagi.” (Ant/X-3)