Lintas Fraksi DPR Galang Mosi tidak Percaya Novanto

SEJUMLAH anggota DPR dari lintas fraksi mendesak Ketua DPR Setya Novanto mundur.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem Taufiqulhadi mengatakan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) harus tegas menjatuhkan sanksi terhadap Novanto atas kasus dugaan pelanggaran kode etik terkait dengan permintaan saham kepada PT Freeport Indonesia.

Tidak hanya itu, Taufiqulhadi pun menyatakan siap menginisiasi pembentukan panitia khusus (pansus) Freeport jika perkara tersebut tidak diproses sebagaimana mestinya oleh MKD.

"Kami menghendaki Pak Setya Novanto mengundurkan diri. Kalau yang bersangkutan tidak mau mengundurkan diri, hukuman rekomendasinya harus berat. Jika tidak, kami mendorong pembentukan pansus Freeport," ujarnya di gedung parlemen Jakarta, kemarin.

Ia menambahkan, mosi tidak percaya merupakan sikap individu dari anggota kendati belum berkoordinasi dengan fraksi.

Namun, ia meyakini banyak fraksi yang kelak memberi dukungan.

Pekan depan, menurutnya, akan mulai digalang tanda tangan dari anggota dewan lainnya sebagai bentuk dukungan.

Pada kesempatan yang sama, anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu menyatakan telah siap menggulirkan mosi tidak percaya kepada Ketua DPR.

Pasalnya, sudah berulang kali Ketua DPR tersandung kasus yang dianggap mencoreng nama baik dewan.

Hadir pula anggota dewan dari Fraksi Hanura Inaz Nasrullah Zubir dan Arvin Hakim Thoha dari PKB yang sepakat meminta Setya Novanto mundur dari Ketua DPR.

Ketua Setara Institute Hendardi mendukung fraksi-fraksi di DPR menempuh jalan politik dengan mengajukan mosi tidak percaya atas Ketua DPR RI Setya Novanto.

Menurutnya, mosi itu akan meyakinkan pimpinan Partai Golkar untuk dapat mengambil tindakan segera.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo meminta anggota DPR fraksi lain memahami posisi Novanto yang baru menjadi Ketua DPR setahun dan masih belajar.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai penggalangan aksi mosi tidak percaya terhadap Setya Novanto tidak tepat.

Menurutnya, seluruh anggota DPR menunggu terlebih dahulu proses yang masih berjalan di MKD.

Juru bicara pimpinan DPR Nurul Arifin menegaskan bahwa pemberitaan mengenai mundurnya Ketua DPR RI Setya Novanto tidak benar.