SIKAP Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Luhut Binsar Panjaitan yang mengaku tidak merasa terusik namanya meski disebut 17 kali dalam rekaman percakapan terkait PT Freeport Indonesia (FI) dinilai aneh.
Padahal, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pun merasa terhina dicatut minta saham dalam rekaman pembicaraan antara orang yang diduga Ketua DPR Setya Novanto, Direktur Utama PT FI Maroef Sjamsoeddin, dan pengusaha minyak Riza Chalid.
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Giri Taufik melihat sikap Luhut sebagai sebuah masalah besar.
Ia menilai, di tengah upaya pemerintah memberantas mafia ataupun calo, termasuk mafia di sektor migas, seharusnya Luhut merasa gerah.
"Luhut harusnya gerah, minimal mendukung apa yang dilakukan Sudirman Said (Menteri Energi Sumber dan Sumber Daya Mineral (ESDM), bukan sebaliknya," cetus Giri saat dihubungi kemarin.
Selain itu, dia melihat ketidakkompakan perihal pencatutan nama Presiden dan Wapres antara Luhut dan Sudirman menimbulkan persepsi bahwa pemerintah tidak satu napas memberantas mafia.
Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menganggap aneh tindakan Menteri ESDM Sudirman Said yang melaporkan dugaan pencatutan nama Presiden dan Wapres terkait perpanjangan kontrak PT FI di Papua ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
Selain itu, dia mengatakan langkah Sudirman tersebut tidak mendapat restu dari Presiden Jokowi (Media Indonesia, 20/11).
Etika besar Kemarin, Presiden Jokowi bertemu empat mata dengan Wapres JK selama 30 menit di ruang VIP Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum Jokowi bertolak menghadiri KTT ASEAN di Malaysia.
Kalla tak menampik saat ditanya apakah perbincangannya dengan Jokowi membahas kasus Novanto.
"Ini kan sudah masuk proses di DPR, kita tunggu saja proses di MKD," ujarnya.
Dia berharap, kalau Ketua DPR Setya Novanto terbukti melanggar etik sesuai UU MD3, harus dijatuhi sanksi.
"Kalau terjadi pelanggaran etika besar, pasti ada sanksi," tandasnya.
Terkait pernyataan Luhut yang menyebut langkah Sudirman tanpa restu Presiden, Kalla kembali menegaskan Sudirman telah lapor.
"Setahu saya yang disampaikan Sudirman kepada saya itu dia melaporkan kepada Presiden."
Pengamat hukum tata negara Refly Harun menyatakan pernyataan Luhut bisa berbahaya karena jauh dari komitmen pemberantasan korupsi.
"Jangan membiarkan Sudirman Said 'dipenggal' seorang diri," ujarnya.
Senada, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf.
"Agak aneh (sikap Luhut). Seharusnya Luhut memiliki perasaan yang sama dengan Jokowi dan JK," ujarnya.
Menteri ESDM Sudirman Said emoh angkat bicara soal pernyataan Luhut.
Staf Khusus Kementerian ESDM Said Didu, kemarin, mendatangi KPK.
Namun, dia enggan menjelaskan kunjungannya ke lembaga antirasywah itu.
Ketua DPR Setya Novanto tidak mengakui keaslian rekaman percakapan tersebut.
"Saya merasa dizalimi," katanya di gedung parlemen, Jakarta, kemarin.
Tadi malam, pentolan Koalisi Merah Putih bertemu di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hasilnya, KMP sepakat mempertahankan Ketua DPR Setya Novanto. (Pol/Nov/Wib/X-6)