Dewan Etik MK Usulkan Pemecatan

KETUA Dewan Etik Mahkamah Konstitusi (MK) Abdul Mukhtie Fajar mengusulkan kepada Majelis Kehormatan MK untuk memberhentikan Patrialis Akbar secara tidak hormat.

“Rekomendasi Dewan Etik bahwa Patrialis harus dibebastugaskan dan kami juga menyampaikan tuntutan supaya yang bersangkutan, meski sudah mengundurkan diri, juga diberhentikan tidak hormat,” terang Abdul Mukhtie di sela memberikan keterangan dalam sidang perdana Majelis Kehormatan MK di Gedung MK, Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan penangkapan Patrialis menjadi salah satu alasan pemberhentian secara tidak hormat.

Majelis Kehormatan MK kemarin telah menunjuk komisioner Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta sebagai ketua sidang dan Anwar Usman sebagai sekretaris.

Selain membentuk struktur keanggotaan dan rencana kegiatan, Majelis Kehormatan MK juga memulai sidang perdana dengan agenda memeriksa saksi-saksi, seperti sekretaris yustisial hakim terduga, sekretaris administrasi hakim terduga, dan ajudan Patrialis, juga meminta keterangan Ketua Dewan Etik MK Abdul Mukhtie Fajar.

Para mantan hakim konstitusi seperti Maruarar Siahaan, Achmad Roestandi, Abdul Mukhtie Fadjar, Mohammad Laica Marzuki, dan Ahmad Syarifuddin Natabaya serta mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mendatangi Kantor MK, kemarin.

Mereka meminta proses rekrutmen hakim konstitusi diperbaiki. Mereka pun mengusulkan agar Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bersama Ketua MK, Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua DPR untuk membahas perbaikan sistem rekrutmen hakim.

Mantan hakim konstitusi Harjono menyebut Dewan Etik sudah cukup mengawasi para hakim MK dalam bertugas.

“Menurut saya sudah cukup. Kalau eksternal itu kerjanya seperti dewan etik sekarang, ya sama saja,” kata Harjono di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.(Nur/Pol/X-10)