Sudirman Said akan Temui MKD

POLITISI pencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden dalam renegosiasi kontrak PT Freeport Indonesia akan dilaporkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, hari ini.

"Insya Allah besok pagi saya akan bertemu Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk menjelaskan semuanya," kata Sudirman kepada Media Indonesia, kemarin.

Ia berharap polemik yang menyedot perhatian publik tersebut akan segera tuntas.

Namun, pendiri Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) itu enggan memerinci perihal rencana pertemuannya dengan MKD.

Sudirman hanya mengatakan niat mendatangi MKD akan memberikan hasil positif.

Saat dihubungi terpisah, anggota Komisi VII DPR Kurtubi berharap Sudirman berani mengungkapkan identitas politisi yang mencari keuntungan dalam renegosiasi kontrak PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden.

"Kalau Sudirman Said tidak segera mengklarifikasi, itu bisa menimbulkan kegaduhan baru, saling curiga dan saling fitnah," ujar Kurtubi melalui sambungan telepon, kemarin.

Kurtubi berkeyakinan Sudirman memiliki data pendukung yang kuat ketika menyatakan ada politikus meminta 'saham kosong' untuk memuluskan perpanjangan kontrak Freeport.

Pria yang juga pengamat perminyakan itu pun mendukung upaya-upaya penegakan hukum.

"Seorang menteri tidak mungkin mengemukakan masalah yang tidak ada faktanya. Maka kami akan terus mendorong Menteri Sudirman Said untuk memaparkan data yang beliau miliki," lanjut politikus asal Partai NasDem tersebut.

Bila kasus pencatutan itu berhasil dituntaskan, Kurtubi optimistis tidak ada lagi kasus serupa di kemudian hari.

Apalagi, di tahun-tahun mendatang banyak blok tambang serta minyak dan gas yang berada di penghujung masa kontrak.

"Kalau ini dibiarkan (tidak diungkap), tidak menimbulkan efek jera. Saya khawatir di masa datang ada blok tambang dan migas akan dimanfaatkan oleh orang tertentu," katanya.

Kerugian negara
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mendukung pelibatan MKD.

Zulkifli yang juga Ketua MPR itu menambahkan kasus tersebut akan diproses MKD sesuai prosedur sehingga dapat diketahui siapa politisi tersebut.

"Sudirman Said menyebut ada politisi yang bermain pada rencana perpanjangan kontrak PT Freeport, tapi tidak menyebut namanya. Ini bisa menjadi spekulasi (bila tidak diproses)," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya W Yudha juga mendukung upaya pengungkapan identitas pencatut nama Jokowi-JK.

Komisi VII, lanjutnya, berencana menanyakan hal tersebut langsung kepada Sudirman ketika mengadakan rapat kerja (raker) dengan Kementerian ESDM.

"Ya, pasti nanti akan kita tanyakan dalam raker seusai reses ini, enggak usah disuruh. Namun, yang paling penting itu kan adalah ada kerugian negara atau tidak, ada masalah yg diindikasikan negatif atau tidak," ujar dia di Gedung Dewan Pers, Jakarta, kemarin.

Sejak mengungkap ada 'pemain' di balik perpanjangan kontrak Freeport pada Selasa (10/11), Menteri ESDM hingga saat ini masih bungkam ihwal identitas politisi yang dianggap mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden.

Terakhir, pada Jumat (13/11), ia mengatakan masih menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan identitas oknum tersebut.

"Saya sedang menimbang, karena itu orang di parlemen, mungkin saya harus berkonsultasi dengan MKD. Biar MKD yang me-review." (Wib/Ind/P-5)