MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menanggapi keras operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap hakim Mahkamah Konsitusi Patrialis Akbar
Saat ditemui wartawan di Hotel Arista, Palembang, sesaat sebelum melantik pengurus Kahmi Sumatra Selatan, Kamis (24/1), Mahfud mengatakan penangkapan itu merupakan ujung dari proses yang tidak transparan dan terbuka pengangkatan Patrialis sebagai hakim MK.
Sebagai informasi, Patrialis Akbar diangkat menjadi hakim MK berdasarkan penunjukan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu, tanpa proses pemilihan dan perekrutan yang dilakukan. Artinya pengangkatan Patrialis sangat kental unsur politis dan tidak sesuai undang-undang.
Sempat ada gugatan terhadap pengangkatan itu. Namun dalam proses hukum di persidangan hingga banding, akhirnya Patrialis menang dan tetap melenggang ke kursi hakim MK.
Dari kasus OTT tersebut, Mahfud juga menyoroti lemahnya lembaga penegak hukum dalam membentengi diri dari hal- hal yang negatif. "Yang kedua proses rekrutmen penegak hukum hendaknya transparan dan terbuka, baik di kalangan eksekutif maupun di legislatif," ungkapnya.
Ia pun mendesak dewan etik Mahkamah Konstitusi untuk segera memberhentikan Patrialis Akbar dari jabatanya agar proses hukumnya berjalan lancar. (DW/X-12)
