Sudirman Said Lapor ke MKD

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengaku bakal berkonsultasi dengan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait dengan tokoh politik yang menjual nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla kepada Freeport.

"Saya sedang menimbang juga karena itu orang di parlemen. Mungkin saya harus berkonsultasi dengan Mahkamah Kehormatan Dewan," kata Sudirman di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Mahkamah Kehormatan Dewan, jelas dia, lebih tepat mereview orang yang menjadi jembatan perpanjangan izin operasi perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.

Dia berujar masih mencari waktu yang tepat untuk bertemu MKD.

Saat pers menyebut nama seorang pemimpin parlemen Senayan yang diduga mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, Sudirman tidak menjawab tegas.

"Ini bukan forum yang tepat untuk mengungkapkan nama. Suatu saat pada waktu dan forum yang tepat saya akan menyampaikan," tuturnya seusai diperiksa sebagai saksi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, kemarin.

Dia mengaku sudah melaporkan kejadian itu kepada Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. "(Beliau) marah sekali," pungkasnya.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan berharap Menteri ESDM Sudirman Said segera membuka nama politikus yang mencatut nama lambang negara itu.

"Saya percaya kepada Sudirman Said bahwa ada yang mencatut nama Presiden. Cuma, siapa yang telah mencatut nama Presiden, hanya Sudirman yang tahu. Agar jelas, Sudirman sebaiknya terbuka dan transparan ke publik supaya terang benderang. Tinggal selangkah lagi. Kalau tidak bisa disampaikan terbuka, sampaikan di kalangan terbatas," ujar Zulkifli di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin.

Ia menyayangkan masih ada pihak yang melakukan lobi-lobi gelap di masa sekarang yang seharusnya menekankan akuntabilitas dan keterbukaan.

"Ini zaman tidak boleh begitu lagi, lobi harus terang benderang. Tidak boleh bisik-bisik gelap dan catut nama. Sekarang itu good government, akuntabel, dan terbuka," jelasnya.

Wakil Ketua MKD Junimart Girsang mengatakan pihaknya menunggu laporan Sudirman terkait dengan politikus Senayan yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden.

"Kalau memang ada dugaan kuat keterlibatan anggota dewan, kita akan telusuri," kata dia.

Mafia migas
Pada bagian lain, Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan bahwa hasil audit forensik terhadap Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) menjadi bukti soal dugaan keberadan mafia migas.

"Sebelum audit ini hanya rumor omongan di warung kopi. Sekarang sudah menjadi dokumen dengan metode profesional yang bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Ia mengatakan proses audit bisnis Petral untuk periode 1 Januari 2012 hingga 31 Mei 2015 atau lebih dari tiga tahun sudah bisa merekam sebuah sistem bekerja.

Dari hasil audit tersebut, ada penyimpangan yang perlu ditindaklanjuti.

"Yang penting ada spot dan suatu waktu ada penyimpangan dan dari situ dianalisis ke tahap berikutnya," kata dia.

Sudirman menyatakan upayanya membenahi sektor migas didukung Presiden Jokowi, termasuk dengan melaporkannya kepada penegak hukum.

"Presiden sejak dulu konsisten, perbaiki internal Pertamina, dan kemudian kalau ada potensi pelanggaran hukum, dibawa ke penegak hukum." (Cah/Nov/X-6)