Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
SAAT memperingati Hari Pahlawan 10 November, Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat Indonesia menjadi pahlawan di profesi masing-masing.
"Sebagai guru, sopir, nelayan, penegak hukum, petani, buruh, mahasiswa, dan lain-lain," kata Presiden ketika memimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2015 di Tugu Pahlawan, Jalan Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur, kemarin.
Dengan begitu, Jokowi yakin Indonesia akan melahirkan pahlawan-pahlawan modern yang mampu membawa perubahan dan kemajuan bagi bangsa dan Tanah Air. "Apalagi Indonesia tengah berada di awal jalan perubahan ke arah penguatan fondasi pembangunan nasional," jelasnya.
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.
Seluruh masyarakat di Tanah Air, kata Presiden, harus selalu mengingat pesan Bung Tomo, tokoh dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya.
Di tempat yang sama, Menteri Sosial mengatakan kehadiran Presiden memperingati Hari Pahlawan di Kota Pahlawan diharapkan bisa membangun revitalisasi semangat pengorbanan para pahlawan.
"Bila memiliki rasa mencintai bangsa, tentu tidak akan ada korupsi, narkoba, dan memberi ruang bagi kebinekaan untuk tumbuh kembang di negeri ini," tukasnya.
Senada dengannya, Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji angkat bicara soal Hari Pahlawan. "Hari Pahlawan ini diharapkan jadi momentum bagi bangsa dan negara ini untuk lebih meningkatkan santri atau 'sadar antikorupsi'.
"Di Padang, Ketua MPR Zulkifli Hasan menjadi inspektur upacara Hari Pahlawan. Ia memandang penting kembali mengingat sejarah Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra Barat dan juga tokoh Republik yang pernah dilahirkan Ranah Minang.
"Tanpa itu, tidak ada Republik. Untuk itu, kita harus meluruskan sejarah bahwa PDRI itu suatu momen yang penting pada waktu kekosongan pemerintahan," ucapnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved