Kelanjutan Audit Petral Tunggu Presiden

DARI hasil audit terungkap adanya banyak kejanggalan dalam bisnis migas yang dijalani Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Namun, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno belum segera menyerahkan hasil audit yang dilakukan Kordamentha, auditor asal Australia, kepada penegak hukum untuk mengusut lebih dalam.

"Saya masih akan pelajari dulu," kata Rini saat ditemui di Jakarta, kemarin.

Ia menambahkan, pihaknya bersama direksi Pertamina dan Menteri ESDM bakal mempelajari besaran biaya yang kemudian menjadi tidak transparan dari pengadaan minyak mentah dan BBM selama periode 2012-April 2015.

"Nanti kita akan laporkan bersama Menteri ESDM kepada Pak Presiden soal kelanjutannya bagaimana. Ini belum karena kita minta direksi Pertamina untuk mempelajari secara mendalam," paparnya.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menilai akan lebih baik bila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa masuk untuk menyelidiki tindak pidana yang mungkin terjadi di dalam tubuh Petral.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga sebaiknya diperbolehkan masuk menindaklanjuti hasil audit forensik Petral untuk mengetahui potensi kerugian negara.

"Dibuka saja kalau ada instansi hukum yang mau masuk. Kalau mau lihat kerugian negara, BPK dan BPKP yang masuk. Kalau ada proses hukum yang diperlukan, KPK baru masuk," kata Komaidi, kemarin.

Ditemui terpisah, Ketua BPK Harry Azhar menandaskan pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN, bisa saja meminta BPK untuk mengaudit Petral. Namun, hal itu tidak biasa. Pemerintah, kata dia, biasanya meminta BPKP.

"Biasanya yang minta ke kita DPR, jarang sekali pemerintah minta, tapi bisa saja," katanya.

Anggota BPK Achsanul Qosasi juga mengungkapkan sebenarnya sudah ada audit yang dilakukan pihaknya terkait dengan pengadaan minyak mentah dan BBM pada periode hingga 2013.

Di dalam hasil audit tersebut ditemukan adanya ketidakefisienan terhadap pengadaan minyak dan BBM impor ke Indonesia oleh Petral.