Dubes AS Tegaskan tidak Ada Broker

KEDUTAAN Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) di Jakarta menyatakan tidak ada jasa broker dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke AS pada bulan lalu.

Pernyataan itu sekaligus menepis klaim Michael Buehler, dosen politik Asia Tenggara pada School of Oriental and African Studies (SOAS), London, Inggris, tentang adanya pelobi.

Dalam artikelnya yang berjudul Waiting in the White House Lobby yang dipublikasikan laman New Mandala http://asiapacific.anu.edu.au pada Jumat (6/11), Buehler menyebut diperlukan dana US$80 ribu atau sekitar Rp1,08 miliar demi bisa mempertemukan Jokowi dan Obama.

"Ada laporan tentang perusahaan pelobi yang mengatur perjalanan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat. Laporan itu tidak benar," tegas Duta Besar Robert Blake seperti dikutip dari Twitter @usembassyjkt, kemarin.

Blake menambahkan, Menko Polhukam Luhut B Padjaitan dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memimpin Indonesia dalam kunjungan itu.

Mereka juga mengajak Kedubes AS, Kemenlu AS, dan Gedung Putih untuk bekerja sama.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi pun menyatakan isu makelar itu tidak berdasar.

Menurutnya, kunjungan Presiden Jokowi ke AS dilakukan secara formal dan atas undangan Presiden AS Barack Obama (Media Indonesia, 8/11).

Pada bagian lain, Guru Besar Universitas Indonesia (UI) bidang hukum internasional, Hikmahanto Juwana, menilai informasi yang disampaikan Buehler yang didasarkan pada dokumen Services Agreement antara Pereira International Pte Ltd dan R&R Partners banyak mengandung hal yang tidak tepat.

Pertama, jelas Hikmahanto, dalam dokumen itu tidak ada satu kata pun yang merujuk ke pemerintah Indonesia.

Kedua, dokumen tersebut tidak menyebut bagaimana hubungan antara Pereira International Pte Ltd dan pemerintah Indonesia, tetapi Buehler menyimpulkan dokumen itu seolah atas permintaan pemerintah Indonesia.

"Padahal, bisa saja Pereira International Pte Ltd disewa oleh pebisnis Indonesia," tandasnya.

Ketiga, rujukan terkait dengan ruang lingkup kerja dari lobbyist, yang disebut dalam perjanjian sabagai konsultan, tidak merujuk ke pertemuan Presiden RI dengan Presiden AS.