Isu Makelar Kunjungan ke AS Dibantah

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, kemarin, membantah adanya spekulasi yang menyatakan pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Barack Obama 26 Oktober 2015 difasilitasi oleh makelar (lobbyist).

Ia menegaskan bahwa timnya sungguh-sungguh terlibat langsung dalam persiapan kunjungan tidak sesuai dengan spekulasi yang dinilai tak berdasar itu.

"Saya menegaskan bahwa semua persiapan kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Amerika Serikat (AS) dilakukan secara formal dan Kemlu mengoordinasi persiapan dengan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain," kata Retno dalam jumpa pers, kemarin.

Retno memaparkan serangkaian kegiatan yang menjadi bukti keterlibatan penuh Kemlu termasuk surat pribadi Obama untuk Jokowi. Dalam surat itu Obama mengundang Jokowi secara diplomatis menyusul undangan secara lisan yang diutarakan Obama di sela-sela KTT APEC 2014 di Beijing, Tiongkok, 10 November 2014. "Data-data tersebut akan secara otomatis mendukung pernyataan saya tadi bahwa semua persiapan melalui jalur formal," jelasnya.

Retno juga menekankan pihaknya telah memimpin rapat persiapan kunjungan sebanyak tiga kali pada level menteri, yakni pada 17 September, 7 Oktober, dan 17 Oktober. Kemlu pun rapat koordinasi dengan lembaga terkait sebanyak 10 kali dan kementerian lain juga berkoordinasi dengan Kemlu terkait nota kesepahaman hasil kunjungan sebanyak 20 kali.

"Pada 22 September 2015, saya juga melakukan pertemuan bilateral dengan John Kerry, ini pertemuan terakhir sebelum kunjungan Jokowi, kita umumkan rencana kunjungan Presiden," imbuhnya.

Rentetan bantahan Kemlu ini menyikapi artikel berjudul Menunggu di Lobi Gedung Putih yang ditulis oleh Michael Buehler, dosen Politik Asia Tenggara di School of Oriental and African Studies (SOAS), London, Jumat (6/11).

Anggapan bahwa KBRI tidak mampu menyukseskan kunjungan Presiden RI pun dibantah Kedubes RI di AS. KBRI menilai spekulasi ini sangat tidak berdasar. Pasalnya, Sejak November 2014, KBRI Washington DC telah mempersiapkan kunjungan Presiden RI. "Meskipun lobbyist merupakan bagian dari kehidupan politik di Amerika Serikat, pemerintah RI sejak dilantik pada Oktober 2014 tidak pernah menggunakan lobbyist di Amerika Serikat," tegas Dubes RI Budi Bowoleksono dalam sebuah pernyataan.

Retno menambahkan proses bilateral tidak berjalan semudah yang dibayangkan. Pejabat tinggi perlu berunding mengenai tanggal setelah ada undangan tertulis. Namun, Kemlu tidak ingin menduga-duga siapa pemantik rumor ini.

"Bukan tugas kita menduga-duga. Tugas kami ialah meluruskan berita yang tidak tepat," pungkas Retno. Hingga saat ini, belum ada komentar dari Kedutaan Besar AS di Indonesia.

Pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah mengatakan kultur lobi-melobi biasa terjadi di AS. RI dalam kondisi ini tidak membutuhkan makelar untuk mendekati AS, berbeda dengan saat kisruh Timur Tengah, yakni Indonesia membiayai konsultan asing untuk membangun citra. Saat ini kemampuan diplomasi Indonesia dinilai sudah cemerlang.

"(Rumor timbul) karena ada yang ingin mengambil keuntungan dari momentum ketika Jokowi menyebut Trans-Pasific Partnership (TPP).

"Jika benar proses lobi-melobi untuk pendekatan ke AS tentu memalukan bagi Indonesia. Namun, Kemlu sudah membantah hal itu. "Indonesia tidak membutuhkan makelar, kualitas diplomat indonesia sudah baik. Namun, akan memalukan jika ada makelar dalam kunjungan itu." tutupnya. (X-7)