Headline

Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.

Jokowi Tunjukkan Pegang Kendali Kabinet

Nur/Ind/P-5
07/11/2015 00:00
Jokowi Tunjukkan Pegang Kendali Kabinet
(ANTARA/Widodo S Jusuf)
PENELITI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti menyatakan Presiden Joko Widodo harus tegas dan memegang kendali penuh terhadap menteri-menterinya.

Jika ada menteri yang tidak kompak, Jokowi mesti segera mengambil tindakan.

"Jokowi harus memegang kendali penuh Kabinet Kerja. Kalau dia masih mendengar atau membaca ada satu menteri menentang kebijakan menteri yang lain, itu wajib segera ditindak," tegasnya saat dihubungi, kemarin.

Sebelumnya, Jokowi menegaskan dua hal terkait dengan kebijakan di tingkat kementerian.

Itu disampaikan Senin (2/11) lalu saat membuka rapat kabinet di Kantor Presiden.

Pertama, peraturan menteri dan surat edaran menteri yang berkaitan dengan rakyat mesti dibahas di rapat tingkat kabinet.

Kedua, larangan bagi menteri saling silang pendapat di hadapan publik soal kebijakan menteri yang lain.

"Di sinilah dibutuhkan ketegasan Jokowi supaya benar-benar dilihat sebagai seorang presiden yang memegang tali komando. Ini merupakan kabinet presidensial, bukan parlementer," tandas Ikrar.

Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menambahkan Jokowi tengah disiksa bawahannya sendiri.

Bahkan ada pejabat birokrat yang tidak loyal terhadap presiden. Tak hanya jajaran eselon I, tapi juga dari eselon III.

"Saya kasihan kepada Presiden Jokowi yang semakin kurus. Kerja tidak berhenti, tapi dalam birokrasinya ada resistensi," kata Eva dalam diskusi di Megawati Institute.

Ia menduga hal tersebutlah yang menjadi faktor Nawa Cita tak kunjung membumi.

"Saya menjadi saksi di Kementerian Koperasi dan UKM. Ini draf UU yang diajukan masih ada pasal yang sudah dihapus Mahkamah Konstitusi. (Mereka bilang) mau saya seperti itu, enggak mau ya sudah," ungkap Eva.

Ia pun menyesalkan munculnya isu negara akan meminta maaf ke PKI. Padahal, yang sebenarnya ialah meminta maaf ke keluarga korban kejahatan PKI.

"Draf awal sudah dibocorkan," keluhnya.

Menteri PAN-Rebiro Yuddy Chrisnandi menyatakan untuk ke depannya perbedaan pendapat dalam kabinet harus disampaikan melalui forum tertutup.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Admin
Berita Lainnya