Tingkat Kepuasan Tinggi, Program Tetap Perlu Dievaluasi

TINGKAT kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menembus 79,2% berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia. Angka itu disebut sebagai yang tertinggi dibanding para pendahulunya. Namun di balik capaian tersebut, sejumlah catatan evaluasi tetap disuarakan.

Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional, Ayip Tayana, menilai tingginya kepuasan publik tidak lepas dari persepsi bahwa arah kebijakan pemerintah saat ini jelas. "Ini menunjukan bahwa rakyat menilai pemerintah sudah berada di jalan yang tepat atau arah yang jelas," kata Ayip Tayana pada Kamis (25/2).

Ia melihat faktor lain yang membentuk persepsi positif tersebut adalah konsistensi dalam merealisasikan janji kampanye. Sejumlah program yang sebelumnya dijanjikan kini mulai berjalan, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), hingga swasembada beras dan cek kesehatan gratis.

Baca juga : Tingkat Kepuasan Warga Jabar 95,5%, KDM Pantang Berpuas Diri

"Secara kasat mata, sebagian besar janji kampanye Prabowo mulai direalisasikan, dari MBG dengan 60 juta penerima, KDMP yang hadir disetiap desa, swasembada beras pada tahun pertama, Kampung Nelayan Merah Putih di pesisir, Sekolah Rakyat gratis untuk rakyat miskin hingga cek kesehatan gratis," terangnya.

Meski demikian, Ayip mengingatkan bahwa implementasi di lapangan tetap membutuhkan pengawasan ketat. Program MBG, misalnya, menurutnya harus dievaluasi dari sisi keberagaman menu dan keamanan pangan, menyusul adanya kasus keracunan dalam beberapa bulan terakhir.

"Beberapa bulan terakhir ada kejadian keracunan kan, jadi evaluasi perlu dilakukan lebih serius. Bila perlu tutup dapur dapur nakal yang tidak sesuai dengan SOP yang sudah diberikan," sambungnya.

Baca juga : Survei Poltracking: Apresiasi Masyarakat terhadap Kinerja Prabowo-Gibran Tinggi

Hal serupa juga disoroti pada program Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Ia menilai tujuan program tersebut positif, namun kualitas pengajar, kurikulum, dan fasilitas harus terus dievaluasi secara berkala agar tidak sekadar menjadi proyek jangka pendek.

Sementara itu, Koperasi Desa Merah Putih dinilai memiliki visi yang tepat untuk menggerakkan ekonomi desa secara kolektif. Namun Ayip menekankan pentingnya manajemen profesional agar koperasi tidak kalah bersaing dengan korporasi besar maupun justru mematikan usaha kecil di desa.

"Dengan kata lain janji dan program pemerintah ini sudah berjalan baik, tapi kualitas, pemerataan dan keberlanjutan progeam masih perlu pengawasan dan evaluasi ketat agar dampaknya tetap dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia," pungkasnya. (E-4)