Apa Itu BPUPKI? Sejarah, Tujuan, Tugas, dan Anggotanya Lengkap

Memahami sejarah perjuangan bangsa tidak akan lengkap tanpa mengetahui apa itu BPUPKI. Sebagai salah satu badan paling krusial dalam detik-detik menjelang proklamasi, BPUPKI memegang peranan sentral dalam merumuskan fondasi negara Indonesia. Badan ini menjadi wadah pertama di mana para pendiri bangsa berdiskusi secara formal mengenai bentuk negara, wilayah, hingga dasar negara yang kini kita kenal sebagai Pancasila.

BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang, badan ini dikenal dengan nama Dokuritsu Junbi Cosakai. Dibentuk pada masa pendudukan Jepang, organisasi ini menjadi tonggak awal proses legal dan politis menuju Indonesia merdeka. Berikut adalah ulasan mendalam mengenai sejarah, tugas, struktur, hingga hasil sidang BPUPKI.

Sejarah Pembentukan BPUPKI

Latar belakang pembentukan BPUPKI tidak terlepas dari posisi Jepang yang semakin terdesak dalam Perang Asia Timur Raya (Perang Dunia II) pada akhir tahun 1944. Untuk mempertahankan pengaruhnya dan mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang melawan Sekutu, Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koiso, memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia.

Realisasi dari janji tersebut diumumkan oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945. Ia mengumumkan pembentukan BPUPKI yang bertujuan untuk menyelidiki hal-hal penting terkait tata pemerintahan dan persiapan kemerdekaan. Namun, peresmian anggota BPUPKI baru dilaksanakan pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito.

Tujuan dan Tugas Utama BPUPKI

Sesuai dengan namanya, tujuan utama BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka. Fokus utamanya mencakup aspek politik, ekonomi, pemerintahan, dan tata tertib sosial.

Secara lebih rinci, tugas-tugas BPUPKI meliputi:

• Membahas dan menyusun Dasar Negara Indonesia.
• Membentuk Panitia Kecil untuk menampung saran-saran dari para anggota.
• Membantu Panitia Sembilan dalam merumuskan Piagam Jakarta (Jakarta Charter).
• Menyusun rancangan Undang-Undang Dasar (UUD).

Struktur Organisasi dan Anggota BPUPKI

Struktur keanggotaan BPUPKI mencerminkan keragaman tokoh pergerakan nasional saat itu. Badan ini diketuai oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, dengan dibantu oleh dua orang wakil ketua, yaitu:

1. Ichibangase Yosio (perwakilan dari Jepang).
2. R.P. Soeroso (perwakilan dari Indonesia).

Jumlah anggota BPUPKI terdiri dari 67 orang. Sebanyak 60 orang adalah tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia, sementara 7 orang lainnya adalah perwakilan Jepang yang bertugas sebagai pengamat istimewa dan tidak memiliki hak suara dalam pemungutan keputusan.

Rangkaian Sidang BPUPKI

Selama masa tugasnya, BPUPKI melaksanakan dua kali sidang resmi dan satu kali pertemuan tidak resmi. Sidang-sidang inilah yang menjadi arena perdebatan intelektual para pendiri bangsa.

1. Sidang Pertama (29 Mei – 1 Juni 1945)

Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan di Gedung Chuo Sangi In (sekarang Gedung Pancasila). Agenda utama sidang ini adalah merumuskan dasar negara Indonesia. Terdapat tiga tokoh utama yang menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara, yaitu:

• Mohammad Yamin (29 Mei 1945): Mengusulkan lima asas dasar negara secara lisan dan tertulis, yang mencakup Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat.
• Dr. Soepomo (31 Mei 1945): Menyampaikan gagasan tentang teori negara integralistik (persatuan), yang menekankan persatuan antara pemimpin dan rakyat serta semangat kekeluargaan.
• Ir. Soekarno (1 Juni 1945): Mengusulkan lima prinsip yang beliau namakan Pancasila. Kelima prinsip tersebut adalah Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan yang Berkebudayaan.

Tanggal 1 Juni kemudian diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila karena pada tanggal itulah istilah Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Bung Karno.

2. Masa Reses dan Panitia Sembilan

Di antara sidang pertama dan kedua, terdapat masa reses. Pada masa ini, dibentuklah panitia kecil yang dikenal sebagai Panitia Sembilan. Tugas mereka adalah mematangkan rumusan dasar negara berdasarkan masukan dari sidang pertama.

Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan berhasil merumuskan naskah yang dikenal sebagai Piagam Jakarta (Jakarta Charter). Naskah inilah yang menjadi cikal bakal Pembukaan UUD 1945, di mana sila pertama berbunyi "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" (yang kemudian diubah demi persatuan bangsa).

3. Sidang Kedua (10 – 17 Juli 1945)

Sidang kedua membahas agenda yang lebih teknis, yaitu rancangan Undang-Undang Dasar (UUD), bentuk negara, wilayah negara, dan kewarganegaraan. Dalam sidang ini dibentuk Panitia Perancang UUD yang diketuai oleh Ir. Soekarno.

Hasil dari sidang kedua ini antara lain:

• Penyepakatan wilayah Indonesia yang mencakup seluruh wilayah bekas Hindia Belanda.
• Bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Penerimaan rancangan UUD yang memuat tiga bagian utama: Pernyataan Kemerdekaan, Pembukaan (Preambule), dan Batang Tubuh UUD.

Pembubaran BPUPKI

Setelah menyelesaikan tugas-tugas beratnya dalam menyusun fondasi negara, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Pembubaran ini dilakukan karena BPUPKI dianggap telah berhasil menyelesaikan tugas utamanya dengan baik.

Sebagai gantinya, dibentuklah PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritsu Junbi Inkai yang diketuai oleh Ir. Soekarno. PPKI memiliki tugas untuk melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan mempersiapkan pelaksanaan pemindahan kekuasaan serta proklamasi kemerdekaan.

Dengan memahami apa itu BPUPKI secara mendalam, kita dapat mengapresiasi betapa rumit dan seriusnya proses persiapan kemerdekaan Indonesia. Badan ini bukan sekadar formalitas bentukan Jepang, melainkan menjadi panggung bagi para pendiri bangsa untuk meletakkan batu pertama bangunan negara Indonesia yang berdaulat.