Jaga Polri dari Kepentingan Politik Praktis

MOMENTUM Sumpah Pemuda dimanfaatkan Holistik Institute menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Menjaga Independensi Polri serta Mengawal Polri Tetap di Bawah Presiden. Ketua DPP Holistik Institute, M. Nur Latuconsina, dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran masyarakat sipil dalam mengawal institusi Polri agar tetap profesional dan tidak terseret kepentingan politik praktis.

“Momentum Sumpah Pemuda harus menjadi refleksi bagi kita semua untuk menjaga lembaga negara agar tetap independen dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya pada FGD tersebut, Jakarta, Rabu (29/10).

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber lintas profesi, yakni Rorano S. Abubakar (akademisi), Sadam Bugis (jurnalis Asam Manis News), dan Fadel Rumakat (aktivis muda). Menurut Rorano S. Abubakar bahwa secara teoritik, Polri adalah lembaga yang berada langsung di bawah Presiden sesuai amanat Undang-Undang.

Baca juga : Seusai Satgas Saber Pungli Dibubarkan, Kapolri Pastikan Penegakan Pidana Itu Tetap Jalan

Namun dalam praktiknya, terdapat tantangan serius dalam menjaga keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas. “Polri perlu memperkuat sistem pengawasan internal serta membuka ruang partisipasi publik dalam penegakan hukum, agar kepercayaan masyarakat meningkat,” ungkap Rorano.

Dari perspektif media, jurnalis Sadam Bugis menilai bahwa citra Polri di ruang publik sangat ditentukan oleh transparansi informasi dan keterbukaan terhadap kritik. Ia menambahkan, “media memiliki tanggung jawab moral untuk tidak hanya mengkritik, tetapi juga mengedukasi publik agar memahami fungsi dan peran Polri dalam sistem demokrasi.”

Sementara aktivis Fadel Rumakat menekankan pentingnya pengawasan publik dan gerakan sosial dalam memastikan Polri tetap menjadi alat negara, bukan alat kekuasaan. “Kemandirian Polri adalah kunci menjaga demokrasi dari intervensi politik. Kita, anak muda, harus terus bersuara untuk memastikan Polri tetap bekerja untuk rakyat, bukan elite,” tegasnya. (Cah/P-3)