Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah anggapan bahwa pengelolaan rumah dinas anggota DPR telah dikembalikan sepenuhnya ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
Menurutnya, sebagian besar blok rumah yang sebelumnya menjadi fasilitas bagi anggota DPR kini berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Meski demikian, Prasetyo mengakui Kemensetneg memang masih memiliki sebagian kecil rumah di kompleks tersebut. Namun, ia kembali menekankan mayoritas blok dikelola oleh Kemenkeu.
"Itu memang di Kemenkeu, Kementerian Sekretariat Negara itu hanya sedikit, sebagian kecil. Itu kan ada beberapa blok, nah yang sebagian besar blok itu adalah Kementerian Keuangan," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8).
Pernyataan ini menanggapi klaim anggota DPR yang menyebut rumah jabatan anggota (RJA) DPR sudah dikembalikan ke Kemensetneg.
Prasetyo menegaskan, fasilitas rumah tersebut kini sepenuhnya dikelola Kemenkeu seiring dengan peralihan skema fasilitas bagi wakil rakyat, dari penyediaan rumah dinas menjadi pemberian tunjangan.
"Tanyakan ke Kemenkeu. Kalau masalah rumah itu kan ada peralihannya, tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah di Kalibata," kata Pras. (P-4)
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menuturkan fasilitas rumah anggota DPR kini berada di bawah pengelolaan Kementerian Keuangan.
Asep enggan memerinci jenis berkas yang sedang dikumpulkan. Dia membantah perkara itu sudah disetop karena lama tidak terdengar perkembangannya.
DPR RI bersikukuh jika kerusakan rumah tersebut tak layak dan sulit untuk diperbaiki.
ANGGOTA DPR RI Periode 2024-2029 yang sudah memiliki rumah di Jakarta, bakal tetap mendapatkan tunjangan rumah dinas.
Pimpinan DPR RI tidak akan mendapat tunjangan perumahan lantaran tetap menempati rumah dinas yang ada di Kawasan Widya Chandra dan Kuningan.
PASCAUNJUK rasa yang terjadi beberapa waktu lalu, kondisi wilayah Kota Jakarta masih belum berjalan normal, hingga Senin (1/9) Beberapa institusi pendidikan hingga pertokoan belum dibuka.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan, pemberian fasilitas berlebihan bagi wakil rakyat di tengah kondisi sulit masyarakat bertentangan dengan etika politik.
AKSI unjuk rasa berbuntut kerusuhan juga pecah di Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah Sabtu (30/8). Selain Gedung DPRD Grobogan, sejumlah kantor dan pos polisi menjadi sasaran.
AKSI unjuk rasa buntut tunjangan rumah DPR juga terjadi di Jambi, Saat ini hingga Sabtu, (30/8) suasana semakin 'memanas' dan terjadi beberapa aksi perusakan oleh demonstran.
RUMAH Sakit Pelni (RS Pelni) melaporkan ada setidaknya 24 orang korban terluka dari demonstrasi di Jakarta yang masuk IGD dan menjalani perawatan.
Menurutnya, langkah ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran negara secara hemat, tepat guna, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved