Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons kritikan publik terhadap tunjangan rumah dinas senilai Rp50 Juta per bulan untuk anggota DPR. Dasco mengatakan nilai tunjungan rumah Rp50 juta merupakan hitungan dari Kementerian Keuangan.
"Ya nanti kita akan lihat. Memang kemaren itu hitungan dari kemenkeu bahwa semenjak anggota DPR tidak mendapatkan rumah dinas di Kalibata, itu kemudian diberikan tunjangan perumahan. Salah satu pertimbangan nilai itu adalah juga dengan membandingkan dengan lembaga-lembaga lain yang ada di Jakarta," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (21/8).
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani membuka peluang mengevaluasi tunjangan rumah anggota DPR. Pasalnya, tunjangan senilai Rp50 juta per bulan itu menuai kritik keras dari publik.
"Kalau kemudian ada hal-hal yang memang dianggap masih belum sempurna, masih terlalu berlebihan, tentu saja kami akan mengevaluasi hal tersebut," ujar Puan.
Terkait nilai tunjangan rumah yang dinilai publik besar, Puan Maharani menyatakan bahwa besaran tersebut telah melalui proses kajian sesuai dengan kondisi di Jakarta. Namun, dia memastikan tetap menyerap masukan masyarakat terkait sorotan tersebut.
"Itu sudah dikaji dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kondisi ataupun harga yang ada di Jakarta karena kan kantornya ada di Jakarta. Namun apapun kami pimpinan DPR akan memperhatikan aspirasi dan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Tolong selalu awasi kinerja dari kami di DPR," ucap Puan.(Ant/P-1)
Hanya ada beberapa plafon bekas bocor di rumah DPR tersebut.
Mensesneg Prasetyo Hadi membantah anggapan bahwa pengelolaan rumah dinas anggota DPR telah dikembalikan sepenuhnya ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menuturkan fasilitas rumah anggota DPR kini berada di bawah pengelolaan Kementerian Keuangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved