Sabtu 12 November 2016, 06:01 WIB

Marthen Dira Pertanyakan Putusan KPK

Marthen Dira Pertanyakan Putusan KPK

Marthen Dira Tome (tengah) -- ANTARA FOTO/Kornelis Kaha

 

MANTAN Kepala Subdinas (Kasubdin) Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur (NTT) 2007, Marthen Dira Tome, mempertanyakan keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi yang kembali menetapkannya sebagai tersangka.

“Saya tidak mengerti kenapa kembali menjadi tersangka. Apakah itu hasil dari proses yang benar?” tanya Marthen di Kupang, kemarin.

Oleh karena itu, ia berencana segera menemui Ketua KPK guna menjelaskan proses hukum kasus tersebut hingga putusan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, 18 Mei 2016 lalu. Putusan praperadilan sangat jelas memerintahkan agar proses hukum kasus itu dihentikan karena tidak ditemukan kerugian negara. Selain itu, imbuhnya, PN Jakarta Selatan dalam putusannya juga memerintahkan agar seluruh dokumen kasus tersebut dikembalikan ke Peng-adilan Tinggi NTT.

Menurut Marthen, sesuai aturan, jaksa pengadilan tinggi berkonsultasi ke Kejaksaan Agung sebelum mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan. Akan tetapi, ketika berkas dikembalikan, berkas tersebut malah disita kembali oleh KPK. Ia menilai penetapan tersangka itu cacat hukum. “Saya yakin Ketua KPK tidak diberi tahu tentang putusan PN Jakarta Selatan itu,” ujarnya.

Marthen juga ingin melaporkan kasus itu kepada Presiden Joko Widodo sehingga tidak menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum ke depan. “Mudah-mudahan bisa bertemu Pak Presiden,” ucapnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi, beberapa hari lalu, kembali menetapkan Marthen sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Marthen yang kini menjabat Bupati Sabu Raijua dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“KPK beberapa hari lalu menetapkan kembali Saudara MDT (Marthen Dira Tome) sebagai tersangka,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (10/11).

Agus membenarkan Marthen pernah memenangi gugatan praperadilan atas penetapan tersangka yang dilakukan KPK. Namun, Peraturan Mahkamah Agung (MA) memperbolehkan KPK untuk menetapkan kembali tersangka yang telah menang praperadilan.

“Dulu (Marthen) pernah ditetapkan sebagai tersangka (30 Oktober 2014). Di ­praperadilan kemudian yang bersangkutan dimenangkan dan berdasarkan peraturan MA boleh ditetapkan sebagai tersangka lagi,” jelas Agus.

Untuk mengusut kasus itu, Agus menyatakan tim penyidik telah berada di NTT guna memeriksa sejumlah saksi. Agus berharap para saksi bekerja sama dengan KPK agar kasus tersebut segera tuntas. (PO/P-3)

Baca Juga

Antara

KY Sebut OTT Hakim Gerus Kepercayaan Terhadap Pengadilan

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Jumat 21 Januari 2022, 09:15 WIB
Joko mengatakan KY mendukung proses penegakan hukum oleh KPK. KY juga akan mengambil peran sesuai kewenangan karena yang terjerat merupakan...
MI/RAMDANI

Ditaksir Habiskan Rp243,15 M untuk Baliho, Elektabilitas Airlangga Masih Rendah

👤Cahya Mulyana 🕔Jumat 21 Januari 2022, 07:50 WIB
Berdasarkan asumsi Generasi Muda Partai Golkar (GMPG), total biaya yang dikeluarkan seluruh komponen yang ditugaskan mencapai Rp243,15...
MI/MOHAMAD IRFAN

Kepala Badan Otorita IKN Bakal Punya Panggung Menuju Pilpres 2024

👤Andhika Prasetyo 🕔Jumat 21 Januari 2022, 07:20 WIB
Presiden Joko Widodo telah mengungkap sosok yang menurutnya cocok menjadi kepala otoritas IKN. Sosok tersebut adalah yang pernah menjadi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya