Elite Politik Saling Tuding

PRESIDEN Joko Widodo menyampaikan penyesalan atas kericuhan yang terjadi pada aksi demonstrasi 4 November. Presiden menuding ada keterlibatan aktor politik yang sengaja menunggangi masa supaya melakukan pergesekan.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengungkapkan sudah tentu aksi demontrasi yang berujung kericuhan kemarin menyimpan berbagai kepentingan elite. Bukan hanya menginginkan pemenuhan tuntutan, tapi juga berniat menjatuhkan citra pemerintahan. “Kalau yang seperti itu terus dibiarkan sebenarnya berbahaya. Berarti semakin ada celah bagi kelompok garis keras mengambil kesempatan dalam kesempitan.”

Ia berpendapat sebenarnya partisipan demontrasi kemarin terbagi menjadi empat segmen variabel kepentingan. Qodari menyatakan ada yang bernaung di dalam kaum miskin ibukota, kelompok penentang pemerintahan Jokowi, golongan penuntut proses hukum Ahok, dan kelompok Islam garis keras.

“Terlepas dari siapa saja yang ada di situ, sebaiknya pemerintah menindak siapa sebenarnya yang menjadi biang aksi kemarin. Jangan sampai mereka yang sudah melaksanakan aksinya sesuai niatan juga tercoreng oleh yang menyelipkan agenda tertentu,” ujar dia, di Jakarta, Sabtu (5/11)

Politikus PDIP Masinton Pasaribu sangat menyayangkan aksi demonstrasi yang awalnya sidah berlangsung damai, tapi akhirnya harus berujung ricuh. “Presiden seperti kita tahu dalam pernyataannya menyampaikan apresiasi kepada ulama-ulama. Tapi banyak pihak yang memperkeruh suasana. Sudah banyak motif politik di luar muatan niatan aksi demonstrasi,” ujar Masinton.

Bahkan, ujar dia, banyak legislator yang ikut menyampaikan provokasi kepada demonstran. “Banyak teman teman pimpinan lembaga negara yang justru ikut provokasi. Tugas politisi itu harusnya bersikap sebagai negarawan yang memberi edukasi politik. Apa lagi jika menyentuh persoalan sensitif.”

Bagi dia, ketidakpuasan demonstran yang tidak berhasil mempertemukan delegasi secara langsung dengan presiden sangat tidak beralasan. “Presiden tidak punya kewajiban untuk menemui delegasi demonstran. Demonstrasi itu hak, tapi tidak boleh memaksakan kehendak. Apalagi, aksi kemarin terlalu banyak melibatkan aktor politik yang ikutan nimbrung berorasi.”

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengungkapkan penyebab kericuhan merupakan penolakan presiden untuk membuka ruang dialog dengan delegasi demontran. “Aksi kemarin sama sekali bukan ancaman terhadap kebangsaan. Justru kericuhan yang muncul itu akibat respons pemerintah.”

Ia menyayangkan Presiden Joko Widodo yang menolak bertemu tatap muka dengan sejumlah pimpinan ormas. “Saya kira kalau presiden menerima mereka tentu akan sangat meredam suasana.”

Fadli pun juga kecewa terhadap pernyataan Presiden yang menuding keterllibatan elite politik di balik kericuhan demonstrasi. “Sekarang kalau presiden bilang ada aktor politik di belakangnya ya sebut aja siapa dan abis itu dia mau diapain. Sebut saja langsung siapa orangnya kalau perlu langsung tangkap.”

Ia yakin sebenarnya unjuk rasa sama sekali tidak berniat untuk menimbulkan konflik horizontal. “Tapi yang mereka mau itu kepastian penegakan hukum. Ahok ini sudah lama terlalu lama gak diproses,” ujar dia.

Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik juga menyayangkan sikap Presiden yang menuding keterlibatan elite dalam kericuhan unjuk rasa kemarin. “Kalau kita terjebak berpikir ini ditunggangi elite politik, menurut saya itu terlalu berlebihan. Itu malah membuat kita gagal untuk menangkap isu yang sebenarnya,” ujar dia.

Rachland mengatakan pernyataan tersebut seakan malah mengarahkan tudingan presiden kepada SBY sebagai biang provokasi. “Sangat tidak fair bila mengatakan pak SBY memprovokasi. Kita tahu dia hanya merespons seluruh tudinngan yang diarahkan kepadanya.” OL-2