Daerah Harus Lebih Aktif Amankan Mudik

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah untuk memastikan kelancaran arus mudik Lebaran 2025 atau Idul Fitri 1446 Hijriyah.

Tito usai apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2025 di Surabaya, Kamis (20/3) menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memastikan kelancaran arus mudik Lebaran 2025.

Salah satu fokus utama adalah perbaikan infrastruktur jalan serta penanganan pasar tumpah yang berpotensi menghambat arus lalu lintas.

Baca juga : 15 T dari Patungan Pemda untuk MBG

"Kami sudah meminta sejak bulan lalu agar jalan-jalan yang berlubang atau rawan banjir segera diperbaiki. Hal ini bertujuan untuk menghindari perlambatan perjalanan," ujar Tito.

Ia mengapresiasi sejumlah kepala daerah di Jawa Barat yang telah mengambil langkah strategis, seperti menutup sementara pangkalan yang berpotensi menghambat lalu lintas selama puncak arus mudik.

Menurutnya, kebijakan tersebut akan dikompensasi oleh pemerintah daerah untuk menjaga kesejahteraan para pekerja.

Baca juga : Otak Pemerintah Daerah tak Kreatif

Selain itu, Tito juga menyoroti kesiapan pelabuhan dan bandara, terutama di wilayah kepulauan dan Indonesia bagian timur.

Pemerintah telah meminta agar standar operasional prosedur (SOP) di pelabuhan diperketat guna mencegah kelebihan muatan yang berisiko membahayakan keselamatan penumpang.

"Jangan sampai terjadi insiden seperti peristiwa Danau Toba. Ketersediaan alat keselamatan, termasuk pelampung, harus dipastikan," katanya.

Baca juga : Tito Ungkap BUMD Dikuasai Orang Dalam

Dalam rangka menjaga keamanan di tempat wisata selama libur Lebaran, Kemendagri telah berkoordinasi dengan Polri, TNI Angkatan Laut, serta tim pengamanan pantai guna mengantisipasi potensi kerumunan dan risiko kecelakaan di daerah rawan ombak besar.

Sementara itu, terkait stabilitas pangan, Tito memastikan bahwa pasokan beras, jagung, serta daging ayam dan telur dalam kondisi aman. Namun, ia mencatat adanya kenaikan harga pada beberapa komoditas, seperti cabai, gula pasir, dan minyak goreng.

"Kami berterima kasih kepada Satgas Pangan Polri serta Kementerian Pertanian dan Perdagangan yang telah menindak distributor minyak goreng yang menyalahi aturan," ujarnya.

Baca juga : Jelang Pilkada 2024, Mendagri Minta Pemda Segera Tandatangani NPHD

Tito juga menegaskan bahwa Lebaran tahun ini menjadi ujian pertama bagi 503 kepala daerah yang baru dilantik pada 20 Februari 2025.

Ia meminta mereka untuk bekerja keras guna memastikan kelancaran perayaan Lebaran di wilayah masing-masing.

"Kepala daerah harus turun langsung ke lapangan untuk mengecek kesiapan infrastruktur, distribusi pangan, dan keamanan. Ini adalah momen penting untuk membuktikan kinerja mereka kepada masyarakat," kata Tito. (Ant/P-3)