Fahri dan Fadli Wajib Kedepankan Jalur Dialog

FAHRI Hamzah dan Fadli Zon yang merupakan duo Wakil Ketua DPR tidak sepatutnya ikut berdemonstrasi di jalanan Ibu Kota pada 4 November mendatang.

"Mereka negarawan di parlemen dan punya tanggung jawab menjaga situasi kondusif. Bukan malah menjadi stimulus ketegangan dengan menghadiri aksi," kata pengamat politik UGM Arie Sudjito saat dihubungi, kemarin.

Arie menambahkan, Fahri-Fadli seharusnya menggunakan jabatan mereka untuk memfasilitasi dan mengartikulasi rencana gerakan protes tersebut lewat jalur parlemen.

"Banyak cara yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan persoalan ini," lanjut dia.

Seperti diberitakan, Fahri dan Fadli mengatakan bakal ikut berdemo dengan massa Front Pembela Islam (FPI) demi menuntut proses hukum terhadap kandidat petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Kehadiran mereka justru malah menambah ketegangan. Seharusnya tidak perlu sampai turun ke jalan. Sebagai wakil rakyat, mereka bisa memilih jalur dialog mempertemukan pihak-pihak untuk mencairkan suasana," terang dia.

Politikus Partai NasDem Bestari Barus menduga rencana Fahri dan Fadli tersebut bermuatan politis.

Rencana tersebut sekaligus menunjukkan kelemahan mereka dalam memanfaatkan jabatan sebagai penyambung aspirasi di DPR.

"Jika benar ikut demo, itu mungkin karena mereka sudah mulai tumpul di wilayah politik. Makanya kedua orang itu merasa perlu turun berdemo. Lagi pula ada nuansa politis di dalam demo tersebut karena terkait pilkada," ungkap Bestari yang juga anggota DPRD DKI Jakarta.

Demo mendatang, sambungnya, tidak akan berdampak besar.

Masyarakat DKI sudah semakin cerdas dalam melihat situasi politik di Tanah Air.

"Masyarakat sudah sangat cerdas. Apalagi ini kental aroma politiknya," tegasnya.

Sebatas pengawas

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengingatkan kedua rekannya agar tetap menimbang kepatutan sebagai anggota dewan.

Ia juga meminta agar Fahri dan Fadli tidak memakai atribut yang identik dengan peserta unjuk rasa.

"Kalau mereka sampai ikut berorasi menyuarakan substansi demo, etika politiknya dipertanyakan. Kalau hanya menjaga agar unjuk rasa berjalan damai dan mengawasi proporsionalitas polisi, ya, tidak masalah," ujar Arsul kepada Media Indonesia.

Sementara itu, Ketua DPR Ade Komarudin meminta elite politik menahan diri dari pernyataan-pernyataan yang berpotensi memicu gesekan di tengah masyarakat selama pilkada.

"Perlu kebijaksanaan dan perhatian sangat serius dari para pemimpin bangsa saat ini. Pernyataan-pernyataan yang dapat memicu ketegangan di masyarakat harus dihindari. Sebaliknya, tokoh-tokoh politik harus memberikan pernyataan yang menciptakan kedamaian," kata dia.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan pihaknya siap mengawal agar demonstrasi yang bertujuan mendesak pemeriksaan terhadap Ahok berlangsung aman.

"Jangan sampai anarkis," kata Tito. (Deo/Pol/Nic/Jay/P-5)