Djarot Tepis Tudingan Anies

WAKIL Gubernur nonaktif DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat membantah pernyataan calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyatakan kartu Indonesia pintar (KIP) tidak masuk ke Jakarta.

Menurut dia, KIP tetap ada, tetapi hanya untuk orang yang tidak memiliki KTP Jakarta.

Pemilik KTP Jakarta dapat memilih antara program kartu Jakarta pintar atau KIP.

"Mereka memilih KJP. Kenapa? Karena nilainya jauh lebih besar dan bisa transfer ke rekening dia," ungkap Djarot di Festival Budaya Betawi Pecenongan, Jakarta, kemarin, seperti dilansir Metrotvnews.com.

Djarot mengatakan Pemprov DKI sengaja memberikan pilihan kepada warganya untuk memilih agar tidak terjadi bantuan ganda.

"Jangan sampai satu orang dapat dobel karena masih banyak yang belum dapat, supaya lebih merata."

Ketika mengunjungi warga Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu (29/10), Anies yang sempat menjabat mendikbud menyayangkan Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Ahok yang tidak mau menerima KIP.

Menurut Anies, dana KJP yang diberikan Ahok kurang memadai sehingga akan lebih baik bila dilengkapi dengan KIP.

Sementara itu, kemarin, pasangan calon Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni menyampaikan 10 program.

Yang menarik, Agus menegaskan akan melanjutkan program yang sudah dijalankan petahana.

Misalnya, program KIP, kartu Jakarta sehat (KJS), serta mempertahankan pekerja prasarana dan sarana umum atau Pasukan Oranye.

"Malah, kami akan tingkatkan lagi anggarannya," ujar Agus.

Ia dan Sylvi berjanji akan memperbaiki hubungan dengan DPRD DKI agar komunikasi berjalan produktif.

Pada hari sebelumnya, Gerakan Aksi Srikandi Coblos Ahok atau Gadis Ahok menguatkan dukungan kepada pasangan petahana dengan menargetkan sumbangan minimal 750 ribu suara.

"Jakarta membutuhkan pemimpin yang tegas dan berpengalaman untuk menghadirkan kesejahteraan. Pemimpin yang bekerja dengan sepenuh hati. Ahok-Djarot paling tepat dijadikan tumpuan harapan," papar juru bicara Gadis Ahok Dee Adnan.

Ahok mengapresiasi dukungan Gadis Ahok.

Menurut dia, Pemprov DKI telah menggelar sejumlah program pemberdayaan perempuan.

Di Kepulauan Seribu misalnya, ia menawarkan kerja sama dengan para istri nelayan untuk budi daya ikan.

Sebanyak 80% keuntungan diperuntukkan istri-istri nelayan. (Ssr/Pol/Deo/P-1)