Berantas Pemerasan di Internal Polri

PENGAMAT Kepolisian Bambang Rukminto menilai adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh polisi menjadi sinyal bahwa lemahnya kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dugaan pemerasan oleh personel Polri bukan lagi menjadi rahasia.

Ia mengatakan kasus pemerasan penonton DWP beberapa lalu hanya yang tampak di permukaan atau seperti fenomena gunung es. "Ke depan akan semakin banyak yang akan speak up terkait kasus serupa di berbagai satuan kepolisian. Mulai satnarkoba, satreskrimum terkait judol, maupun pidana yang lain, satlantas terkait penyelesaian laka lantas," kata Bambang kepada Media Indonesia, Senin (27/1).

Ia menjelaskan problem di institusi Polri ialah kontrol dan pengawasan di internal relatif hanya stempel, karena yang mengawasi juga bagian dari problem. Sidang kode etik dan disiplin hanya menjalankan prosedural tanpa menyentuh substansi perbaikan etik dan disiplin. 

Baca juga : 18 Personel Polri Peras Penonton DWP Pantas Dipecat

"Hal itu terkonfirmasi, mereka yang sudah diberi sanksi etik dan disiplin juga masih bisa dipromosikan di jabatan penting," katanya.Bambang mengatakan Amanat TAP VII/MPR/2000 tentang peradilan pidana umum bagi personel kepolisian juga tidak dilakukan secara konsisten. Demikian juga dengan PP 1/ tentang pemberhentian personel Polri, di mana mereka yang melakukan tindak pidana harusnya bisa langsung dipecat atau PTDH, faktanya masih dilindungi institusi bahkan mendapat promosi.

"Peraturan terkait sanksi bagi penegak hukum sudah banyak. Problemnya adalah konsistensi dari penegakan peraturan itu sendiri," katanya. 

"Hal ini dipicu lemahnya kepemimpinan dari penegak hukum itu sendiri. Jadi selama kepemimpinannya lemah, tidak konsisten menegakkan aturan, problem tersebut akan terus terjadi. Sanksi etik dan disiplin hanya sekedar gimmick saja. Tidak akan membuat efek jera," tambahnya. 

Lebih lanjut, Bambang mengingatkan kembali pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mengatakan ikan busuk dari kepalanya. 

"Pembusukan di tubuh penegak hukum itu harus dihentikan. Makanya butuh political will dari Presiden Prabowo untuk menyelamatkan Polri, dengan segera memotong kepala ikan yang busuk," katanya. (Faj/I-2)