Ditunggu,Langkah Gubernur Basmi Pungli

PRESIDEN Joko Widodo meminta kepala daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat menempuh langkah konkret dalam pemberantasan praktik pungutan liar (pungli).

Kepala Negara mengemukakan hal itu dalam rapat koordinasi bersama gubernur se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta Pusat, kemarin.

"Terutama yang berkaitan dengan perizinan. Banyak keluhan yang nantinya lari ke pungli dan menghambat investasi. Saya mengingatkan karena ini kewenangan gubernur, bupati, dan wali kota," kata Jokowi.

Jokowi mengakui dirinya baru saja menerima keluhan rumitnya perizinan di daerah dari investor di bidang manufaktur.

Untuk mendirikan usaha, lanjut Presiden, investor itu harus mengurus sekitar 2.000 perizinan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Jumlah kertas untuk mengurus izin bisa mencapai 20 ribu lembar dokumen.

"Jika dibiarkan, kondisi itu akan memengaruhi peringkat daya saing Indonesia. Kalau terus-menerus seperti ini, investor tidak tahan," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Izin mendirikan hotel pun tidak kalah ruwetnya.

Misalnya, hotel yang memiliki antena parabola harus memiliki izin tersendiri.

Manajemen hotel ingin membangun kolam renang harus mengantongi izin lagi.

Demikian pula jika hotel ingin mendirikan restoran, harus memerlukan izin khusus.

Bahkan, ada dokumen syarat yang tingkat kesulitannya sudah seperti izin.

Budaya pungli, lanjut Presiden, sudah berlangsung berpuluh tahun sehingga masyarakat meng anggap lumrah praktik busuk tersebut.

"Kalau diteruskan, percuma kita menginformasikan negara kita ini ramah investasi. Negara ini welcome terhadap investasi, tetapi praktiknya?"

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan siap be kerja sama dengan pemerintah pusat untuk membasmi pungli.

"Kalau di Jateng hampir semua instansi punya akun Twitter. Sekarang urus KTP tanggung jawab camat. Orang minta surat peng antar, urusan lurah/kades deh. Orang mengurus IMB, ya bupati dan wali kota. Pegawai Pemprov Jateng pungli, kami urus."

Gubernur Sumatra Utara Tengku Erry Nuradi menambahkan masalah perizinan memang masih perlu pembenahan.

"Kami bentuk tim terpadu untuk mempercepat proses pembebasan lahan bagi kepentingan umum dan infrastruktur," ungkap Tengku.

Jaksa Agung M Prasetyo menegaskan pungli merupakan tindak pemerasan.

Proses hukum pelaku pungli hampir sama dengan pelaku pemerasan.

"Ada pasal 12 huruf e (UU Tipikor tentang pemerasan). Ancaman hukuman empat tahun. Tetapi penegak hukum harus melihat kasus per kasus."

Perpres Tim Saber

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Jokowi sudah menandatangani rancangan peraturan presiden (perpres) sebagai payung hukum Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

"Besok (hari ini) diumumkan mengenai kerja, mekanisme, dan siapa yang ditunjuk menjadi pelaksana di lapangan," kata Pramono di kompleks Istana.

Tim Saber Pungli berada di bawah komando Menko Polhukam Wiranto dengan dibantu Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Jaksa Agung M Prasetyo.

Menurut Pramono, perpres mengatur Tim Saber Pungli bekerja selama tiga bulan untuk memberantas pungli di pusat dan daerah. (RK/FR/FL/PO/CS/RZ/LN/HS/X-3)