Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota.
LEMBAGA Survei Populi Center mengeluarkan hasil survei terkait kepuasan masyarakat terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), petahana yang kembali mencalonkan diri menjadi calon gubernur DKI Jakarta dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI tahun 2017.
Hasil survei menemukan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Ahok sapaan akrab Basuki Tjahaja Purnama, mencapai angka 81,4 persen. Artinya, tingkat kepuasan masyarakat Jakarta terhadap kinerja Ahok masih relatif stabil.
Peneliti Populi Center, Nona Evita, mengatakan, meski masih berada di kisaran angka 81,4 persen, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja petahana itu menurun. Bila hasil survei pada Agustus, tingkat kepuasan masyarakat mencapai 84,7 persen, pada September ini mencapai 81,4 persen.
Meskipun turun, masih relatif stabil,” kata Nona, dalam konferensi pers di Kantor Populi Center, Jl Letjen S Parman, Jakarta Barat, Kamis (6/10).
Ada lima program teratas yang dirasakan sangat bermanfaat bagi warga Jakarta. Yaitu Kartu Jakarta Sehat (40,3%) , Kartu Jakarta Pintar (22,7%), kemudahan birokrasi kelurahan (14,5%), penanganan banjir (7,2%), dan perijinan terpadu (PTSP) (5%).
Sementara itu, sejumlah isu yang perlu diselesaikan di antaranya kemacetan (23,8%), jumlah pengangguran (18,8%), dan biaya berobat (14,2%).
“Dari sejumlah bidang, masyarakat menilai Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki kinerja paling memuaskan di bidang kesehatan. Ada sebanyak 82,2 persen responden yang menyatakan hal itu,” ujarnya.
Kemudian responden juga menilai Ahok dan Djarot memiliki kinerja memuaskan di bidang pendidikan sebanyak 81,7 persen dan perijinan terpadu satu pintu sebanyak 73,7 persen.
“Hal ini sejalan dengan program-program yang dirasa paling bermanfaat,” ujarnya.
Namun, sebaliknya ada tiga kebijakan Ahok-Djarot yang dinilai masyarakat belum memuaskan. Ketiganya adalah, pemberantasan korupsi (55,8%), perekonomian (39,5%), dan penanganan kemacetan (18%).
Survei dilakukan pada 25 September - 1 Oktober 2016 dengan sampel 600 responden menggunakan multistage random sampling. Margin of error +/- 4 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Responden dipilih secara bertingkat, dengan wawancara tatap muka di 120 RT, di 60 kelurahan di 6 wilayah DKI Jakarta di Jakut, Jaksel, Jakpus, Jakbar, Jaktim, dan Kepulauan Seribu. Untuk menjamin distribusi sampel yang memadai, setiap kelurahan terpilih dialokasikan 10 responden dari dua RT.
“Survei ini juga bertujuan untuk melihat arah suara pemilih di Pilgub DKI pada Februari 2017,” ungkapnya.
Nona mengungkapkan, temuan menarik lainnya yang terlihat adalah sebanyak 84 persen masyarakat DKI sudah mengetahui Pilgub DKI 2017, sementara 15 persen belum mengetahui. Ini artinya sosialisasi Pilgub DKI sudah dilakukan dengan baik. Selanjutnya, 91,7 persen masyarakat akan berpartisipasi untuk memilih dalam Pilgub DKI mendatang.
“Ini artinya antusias partisipasi dan pengetahuan tentang Pilgub DKI berbanding lurus,” ungkapnya.OL-2
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved