Manipulasi Netralitas Cederai Pilkada

NETRALITAS dalam kontes demokrasi seperti pemilihan kepala daerah kerap diinterpretasikan sesuai dengan kepentingan pihak-pihak tertentu.

Kondisi tersebut rawan dimanipulasi untuk urusan dukung-mendukung pasangan calon. Jika dibiarkan, hal itu dikhawatirkan akan mencederai kontes pemilihan kepala daerah di Ibu Kota.

Karena itu, mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Komaruddin Hidayat meminta berbagai kalangan agar tidak memanfaatkan situasi untuk memancing dan mengarahkan opini bahwa pejabat tertentu mendukung pasangan calon tertentu.

Komaruddin mengemukakan hal itu saat menanggapi interpretasi sejumlah kalangan yang menilai Presiden Joko Widodo bersikap tidak netral dalam pilkada DKI Jakarta.

Hal itu terkait dengan penampilan Presiden Jokowi bersama bakal calon gubernur yang juga petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat meninjau langsung proses pembangunan moda raya terpadu (MRT), Jumat (30/9). Seusai peninjauan berdua itu, Presiden Jokowi mengunggah foto keduanya ke akun Instagram. Pengunggahan foto itu dinilai sebagai pemihakan Presiden Jokowi kepada Ahok.

Di lain sisi, Komaruddin juga tidak menganggap pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang berharap Anies Baswedan memenangi pilkada DKI sebagai bentuk dukungan kepada pasangan calon Anies Baswedan-Sandiaga Uno dan mengartikan bahwa pria asal Makassar itu tak mendukung pasangan calon lainnya.

Menurutnya, pernyataan itu dikeluarkan karena terkait dengan waktu dan tempat saat ia berbicara. "Namanya lagi di HUT organisasi (KAHMI) pasti yang dibicarakan, ya, organisasi itu. Kalau ada di organisasi lain juga pasti yang dibicarakan yang lain," tukasnya.

Komaruddin pun meminta setiap orang tak mengartikan apa pun yang dilakukan pejabat publik di acara umum sebagai bentuk dukungan kepada salah satu pasangan calon.

Pengamat komunikasi politik Effendi Gazali pun tidak melihat pengunggahan foto Jokowi dan Ahok di Instagram oleh Presiden Joko Widodo secara jelas sebagai rupa dukungan politik. "Itu hanya interpretasi kita ketika keduanya meninjau proyek-proyek vital," ungkapnya.

Anggota Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, Taufik Basari, pun membantah tudingan yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden tidak netral dalam pilkada kali ini.

Kader Partai NasDem itu menegaskan sudah ada pernyataan resmi dari pihak kepresidenan dan juru bicara kepresidenan bahwa Presiden bersikap netral sehingga netralitas Presiden dan Wakil Presiden tak perlu dipertanyakan lagi.

"Dari Presiden sudah ada pernyataan resmi sehingga Wapres pun mengikuti. Dengan demikian, netralitas mereka sudah jelas dan tidak perlu diragukan," kata Taufik saat dihubungi, tadi malam.

Sebelumnya, melalui Staf Khusus Bidang Komunikasi Johan Budi, Presiden Jokowi menegaskan sebagai kepala negara ia tidak memihak salah satu pasangan calon.

“Presiden selalu katakan netral berdiri di atas semua pasangan calon. Jadi, presiden mendukung pilkada yang jujur, adil dan demokratis,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/9).

Johan mengatakan Presiden tidak mempersoalkan pilihan Anies yang maju di Pilkada DKI bersama Gerindra. Anies merupakan mantan relawan Jokowi ketika Pilpres 2014.

Pengamat politik Hanta Yuda sepakat Istana harus bersikap netral dalam menghadapi dinamika pilkada DKI. "Akan tetapi, kan memang harus diakui juga Presiden itu juga termasuk tokoh politik. Jadi tidak mungkin memang tidak menjalin komunikasi politik termasuk untuk urusan pilkada DKI," ujarnya.(Jay/X-6)