Perlindungan Lingkungan Laut Diperlukan dalam Penetapan Batas Maritim

PAKAR hukum laut dari Universitas Padjadjaran Achmad Gusman Siswandi menyampaikan pengaturan pelaksana penetapan batas maritim antara RI-Vietnam, khususnya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), mestinya dilaksanakan bukan hanya untuk mendukung kejelasan batas-batas wilayah laut tetapi juga untuk mendukung pelestarian dan perlindungan lingkungan laut.

“Bahkan klausul khusus tentang pelestarian dan perlindungan lingkungan laut juga disepakati RI dan Vietnam pada perjanjian sebelumnya, yaitu perjanjian penetapan batas landas kontinen tahun 2003,” ungkap Achmad, belum lama ini.

Karena itu, menurut dia, aspek-aspek konservasi spesies tertentu baik yang terdapat di ZEE maupun Landas Kontinen (LK), termasuk aspek-aspek pencegahan dan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah ZEE kedua negara perlu diperhatikan dalam langkah-langkah implementasi perjanjian batas ZEE antara RI dan Vietnam.

"Pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, serta pelestarian lingkungan laut dan konservasi keanekaragaman hayati harusnya menjadi tujuan bersama Indonesia dan Vietnam. Vietnam harus bertanggung jawab untuk melindungi lingkungan laut di wilayah tumpang tindih yurisdiksi agar mempromosikan tercapainya pengaturan pelaksana tersebut," tutur Achmad.

Seperti diketahui, pada 23-25 April 2024, berlangsung pertemuan teknis ketiga mengenai pengaturan pelaksana wilayah tumpang tindih yurisdiksi ZEE dan LK Republik Indonesia-Vietnam, di Ha Noi, Vietnam.

Saat ini masih ada beberapa isu yang belum tercapai kesepakatan, salah satunya, kewajiban melindungi lingkungan laut. Vietnam belum bersedia untuk memenuhi kewajiban tersebut. (H-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Indrastuti