Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat debat kelima, menyerukan Indonesia mesti menjaga proses politik demokrasi yang baik. Dia tidak ingin Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) subur kembali di Indonesia.
"Jangan biarkan KKN subur kembali di Indonesia. Kita harus tegas untuk menegakkan hukum," kata Ganjar dalam debat capres Pilpres 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (4/2).
Menurutnya, pengingat tersebut telah diserukan juga oleh sejumlah elemen masyrakat. Mulai dari masyarakat sipil hingga akademisi.
Baca juga : Prabowo Sependapat dengan Anies Terkait Pekerja Migran Indonesia
"Hari ini, kampus berbicara. Masyarakat sipil berbicara. Kita sedang diingatkan agar track demokrasi bisa berjalan dengan baik," ujar Ganjar.
Ganjar juga mengingatkan agar seluruh masyarakat menjaga proses politik demokrasi dengan baik. Salah satunya dengan melawan politik dinasti.
"Kita harus melawan politik dinasti itu yang didukung oleh mereka dengan statement yang sangat terbuka yang menguasai sepertiga kekayaan Indonesia," kata Ganjar.
Baca juga : Anies Baswedan Sebut Jutaan Rakyat Inginkan Perubahan
Menurutnya, kondisi tersebut telah melukai masyarakat. Terlebih tampak jelas, kata Ganjar, ada kepentingan keluarga di dalamnya.
"Sungguh-sungguh rakyat merasa terluka karena statement itu dan yang mengutamakan kepentingan keluarga menjadi atas kepentingan segalanya," ujar Ganjar. (Medcom/Z-6)
Baca juga : Ganjar Pranowo Ungkit Mahfud MD Mundur dari Kabinet saat Debat Capres
Debat terakhir seolah memberikan pesan tentang proses pendinginan (cooling down).
Prabowo Subianto menyebut semua yang pernah menjadi presiden adalah putra putri terbaik Indonesia.
Prabowo punya pandangan senada dengan Anies soal Pekerja Migran Indonesia.
Anies menyoroti anggaran untuk para tenaga pengajar.
Ganjar mengatakan negara harus memperbaiki data masyarakat disabilitas dengan baik, salah satunya melalui program Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sakti.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved