Marak Isu Dukung Capres Tertentu, NU Harus Konsisten Jaga Khittah 1926

PENGAMAT politik Universitas Airlangga, Kacung Marijan, menerangkan organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU) harus bisa menjaga netralitas dalam kontestasi Pemilu 2024.

Diketahui, muncul dugaan adanya dukungan secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk mendukung pasangan calon capres-cawapres tertentu. 

“Ya NU harus terus konsisten untuk menjaga khittah 1926. Berpolitik boleh tapi berpolitik kebangsaan, bukan berpolitik elektoral, misalnya,” tegas Kacung kepada Media Indonesia, Senin (29/1).

Baca juga: Bus Kampanye Dibatalkan Sepihak, Timnas Amin: Tindakan yang Khianati Demokrasi

Seharusnya, kata Kacung, urusan NU memperbaiki Indonesia bukan memenangkan capres tertentu. Kacung menggarisbawahi jika sebatas urusan pribadi tak masalah untuk ‘mesra’ dengan Jokowi. Di ormas lain, kata Kacung, kedekatan dengan seorang presiden bukanlah suatu masalah.

“Asal tidak membawa organisasi NU untuk mobilisasi dukungan boleh tidaknya presiden berkampanye dan memihak,” tambahnya.

Baca juga: Gus Yahya Tegaskan NU tak Terlibat Dukung Salah Satu Paslon

Terpisah, ketua umum Nahdlatul Ulama (NU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan NU tidak terlibat dalam dukung-mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.

Ia juga menepis adanya dugaan NU yang terlihat mesra dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

“NU itu mendukung negara dan pemerintahan yang sah,” tegas Gus Cholil kepada Media Indonesia, Senin (29/1).

Gus Cholil juga mengomentari sikap Jokowi yang menyatakan presiden boleh memihak dan berkampanye. Gus Cholil menilai bahwa diperbolehkannya presiden memihak adalah peraturan yang tidak realistis.

“Ya itu peraturan yang tidak realistis karena akan mengganggu stabilitas negara. Etikanya kurang pas,” terangnya.

Sementara itu, Ketua PBNU KH Ahmad Fahrurrozi, meminta agar masyarakat bisa memilah urusan pilpres dengan Jokowi yang merupakan presiden RI.

“Saya kira harus diluruskan sudut pandang yang benar, pak Jokowi adalah presiden RI yang sah sampai saat ini, yang harus didukung kepemimpinannya untuk mewujudkan kemakmuran bangsa Indonesia,” tegas Fahrurrozi. (Ykb/Z-7)