Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, (9/6). Kedatangan Yahya ke istana menemui Jokowi banyak diduga untuk melakukan pembahasan dan pendekatan terkait pemilu 2024. Seperti diketahui, banyak pihak memprediksi PDIP akan menggaet tokoh dari NU sebagai bakal cawapres mendampingi Ganjar Pranowo.
Meski begitu, Yahya mengatakan kunjungannya ke istana bertemu Jokowi murni hanya untuk membahas beberapa program yang akan dijalankan oleh PBNU. Salah satunya rencana pembuatan program keluarga maslahat NU.
"Ini kami desain untuk menjadi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tingkat desa melibatkan keluarga-keluarga dan warga di tingkat desa untuk berbagai bidang kehidupan, berbagai bidang kemasyarakatan," kata Yahya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Baca juga: Miliki Latar Belakang NU Kuatkan Posisi Erick Thohir Sebagai Cawapres
Yahya meyakini program ini akan membuat kehadiran NU di tengah masyarakat lebih nyata. Terlebih nantinya, program tersebut akan dikolaborasikan dengan sejumlah kementerian terkait.
"Dengan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kementerian UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN dan lain-lain. Ini sudah dibreak down dalam kegiatan-kegiatan konkret di lapangan," jelasnya.
Namun, Yahya menyebut tidak menutup kemungkinan program ini juga akan bekerjasama dengan lembaga swasta. Menanggapi laporan itu, Presiden Jokowi, kata Yahya, akan memberikan dukungan. Sebab, rencanan ini menyangkut kepentingan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat.
Baca juga: Target Muhaimin: Capres Harus NU, Minimal Cawapres
"Presiden berkenan untuk memberikan dukungan dan bahkan ya menyediakan katakanlah wibawa beliau sebagai dukungan kepada gerakan ini supaya warga masyarakat lebih mudah diajak untuk berpartisipasi," tutur Yahya.
Cawapres dari NU
Sementara itu, pengamat politik, Ujang Komaruddin, melihat ketiga poros calon presiden (capres) dalam kontestasi pemilu 2024 mendatang akan mencari pendamping atau cawapres yang memiliki nilai elektabilitas yang tinggi. Dirinya menambahkan kuat indikasi akan menggaet tokoh dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU).
“Tidak aneh, tidak heran kalau misalnya dari capres yang ada dari 3 poros ini ada Ganjar, Prabowo dan Anies yang sedang dicari adalah figur tokoh NU,” ujar Ujang saat dihubungi.
Bukan tanpa sebab, para poros koalisi capres melihat besarnya jumlah suara pemilih yang didapatkan apabila bersanding dengan tokoh NU.
“NU ini bagaimanapun dalam konteks elektoral atau pemilihan secara langsung dibutuhkan suaranya, dibutuhkan massanya, dibutuhkan pemilihnya yang jumlahnya terbesar di Republik ini,” sambungnya.
Jika melihat situasi saat ini, Ujang mengatakan tokoh dari basis NU saat ini telah menjadi rebutan untuk disandingkan dengan calon presiden yang telah diusung dari masing-masing koalisi.
Berbagai nama tokoh NU telah menjadi pertimbangan oleh poros-poros koalisi. Mulai dari Cak Imin, Khofifah Indar, hingga Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar yang sudah masuk dalam radar bakal cawapres pemilu mendatang.
(MGN/Z-9)
Rizki juga menjelaskan dalam narasinya terlapor menganggap bahwa NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis.
Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-103 NU yang digelar di Lobi Gedung PBNU, Jakarta, Senin (5/1).
Yenny mengaku sempat ditelpon Luhut Panjaitan yang tidak setuju organisasi masyarakat (ormas) diberi tambang. Sejak awal pun, Luhut juga tidak mau tanda tangan, sebab mengelola tambang susah.
Faris menyatakan pesimisme terhadap upaya islah yang telah dilakukan.
Pj Ketum PBNU Zulfa Mustofa menegaskan normalisasi akan dijalankan melalui komunikasi yang intensif dan menyeluruh.
Pleno Syuriyah ini menghasilkan keputusan penting, yaitu penunjukan Zulfa Mustofa sebagai Pejabat (Pj) Ketua Umum PBNU.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved