Indonesia Abaikan Ancaman Australia

MESKI Perdana Menteri Australia Tony Abbott terus berusaha, termasuk Menteri Luar Negeri Julie Bishop mengancam boikot, termasuk kunjungan ke Pulau Bali, pemerintah Indonesia tetap akan mengeksekusi mati dua warga Australia terpidana kasus narkoba.

''Ya memang setiap tindakan itu tidak bisa menyenangkan semua orang, kayak tindakan hukum itu. Tetapi kita berpegang pada hukum,'' tegas Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, kemarin.

Penegasan itu mengulang pernyataan Presiden Joko Widodo untuk tetap mengeksekusi mati Andrew Chan dan Myuran Sukumaran sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung.

Pekan ini, kedua anggota Bali Nine akan diterbangkan dengan pesawat komersial dari LP Kelas II A Kerobokan Denpasar ke LP Batu Nusakambangan, lokasi eksekusi mati. ''Keduanya akan dikawal 1 regu sampai ke tempat tujuan,'' ujar Kapolda Bali Irjen Benny Mokalu di Denpasar.

Rencana eksekusi mati dua warga asing di Indonesia itu juga dikritisi Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon.  Namun, Menlu Retno LP Marsudi telah meyakinkan Sekjen PBB itu bahwa Pasal 6 ayat 2 Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) masih membolehkan hukuman mati untuk kejahatan serius. Pun, Hukum pidana Indonesia masih mencantumkan adanya sanksi berupa hukuman mati. ''Sekjen PBB saya kira paham betul posisi kita.''

Ia juga mengungkapkan dirinya telah meyakinkan Menlu Bishop bahwa eksekusi mati tersebut bukan untuk melawan Australia, melainkan murni untuk melawan kejahatan narkoba.

Terkait dengan ancaman boikot, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menegaskan pemerintah tidak rugi mengingat Australia bukan satu-satunya mitra dagang Indonesia.

''Kalau pariwisata itu basisnya people to people, bukan G to G. Jadi, saya tidak khawatir. Warga Australia pasti tetap memilih Bali untuk liburan,'' timpal Menteri Pariwisata Arief Yahya.

Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM Tony Prasetiantono justru yakin turis Australia ke Bali akan mencapai 1 juta orang tahun ini.(Wib/OL/Kim/Mus/Nur/X-10)