TNI AL Siapkan Kebutuhan Untuk Bebaskan Sandera

TNI Angkatan Laut telah menyiapkan pelbagai kebutuhan untuk melakukan operasi pembebasan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Kepulauan Sulu, Filipina Selatan. Kekuatan yang diperlukan itu, antara lain alat utama sistem persenjataan (Alutsista) dan personel tempur.

Namun, hingga saat ini personel TNI AL diimbau tetap bersiaga di wilayah perbatasan. Militer hanya akan bergerak apabila Presiden Joko Widodo telah memberikan perintah langsung kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Penegasan itu disampaikan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Ade Supandi usai upacara serah terima jabatan Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Armabar) dari Laksamana Muda Taufiq R Kepada Laksamana Muda Siwi Sukma Adji, di Markas Komando Armabar, Jakarta Pusat, Selasa (19/7).

"Upaya pembebasan sandera di kelola melalui (instruksi) Panglima TNI. Saya hanya diberikan kewenangan menyiapkan kebutuhan kekuatan untuk tugas TNI," ujarnya.

Menurutnya, TNI tidak mencampuri semua persoalan yang dilakukan oleh pemerintah Filipina dan pihak militer setempat di lokasi target. Tugas TNI pada prinsipnya tetap difokuskan pada upaya untuk membebaskan para sandera.

Ade menambahkan, Indonesia sejatinya sudah menjalin kerjasama pengamanan perairan dengan negara di kawasan ASEAN maupun regional, seperti Filipina, Malaysia, India, dan Australia. Kerjasama itu ditandai dengan kegiatan patroli koordinasi (Patkor) serta latihan bersama (Latma).

Pola pengamanan yang diterapkan berupa penyampaian informasi ke negara tujuan tentang adanya kapal yang hendak melintas. Namun, realisasi tersebut belum berjalan maksimal lantaran terbentur persoalan mekanisme komunikasi yang berlaku di masing-masing negara.

"Memang yang harus dibangun itu komunikasi dengan pengguna laut, TNI, maupun aparat keamanan. Contoh, stasiun radio pantai di Kemenhub (Ditjen Perhubungan Laut) dan fasilitas komunikasi di syahbandar bisa disebut sebagai sarana, atau dapat menggunakan sarana kontak poin yang dibangun TNI AL," katanya.

Pemberitaan sebelumnya, Panglima Komando Strategis TNI AD (Kostrad) Letjen Edy Rahmayadi berharap pemerintah segera memberikan perintah untuk menggelar operasi pembebasan sandera di Filipina.

Pasukan Kostrad, imbuh dia, yang sudah disiapkan pemerintah Indonesia sebagai ujung tombak operasi pembebasan sandera, memiliki bekal pengalaman bertempur di luar negeri. "Kalau pasukan Kostrad bisa masuk, kita kasih waktu 3 minggu operasi itu akan selesai," pungkasnya. (OL-2)