Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
MEMASUKI tahun politik, mayoritas publik merasa puas terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Hasil survei Y-Publica menunjukkan, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi mencapai 73,5 persen. Sebanyak 6,3 persen di antaranta merasa sangat puas. Hanya 22,6 persen yang merasa tidak puas, di antaranya 2,2 persen sangat tidak puas, dan tidak tahu/tidak jawab sebanyak 3,9 persen.
Jika dilihat tren dalam setahun terakhir, tingkat kepuasan publik terjaga di atas 70 persen, dengan angka terendah sebesar 72,7 persen pada survei November 2022. Kepuasan naik tipis dalam kurun tiga bulan, melewati pergantian tahun.
“Menjelang gelaran pemilu setahun mendatang, mayoritas publik merasa puas terhadap kepemimpinan Jokowi pada periode kedua pemerintahan,” kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Harton lewat keterangan yang diterima, Selasa (14/2).
Ia menambahkan, tingginya kepuasan publik sepanjang 2022 berkorelasi dengan pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19 yang relatif kukuh. Badan Pusat Statistik merilis data pertumbuhan ekonomi pada 2022 mencapai 5,31 persen.
Angka tersebut naik signifikan setelah sempat anjlok hingga minus 2,07 persen pada awal pandemi Covid-19 2020 dan 3,69 persen pada 2021. Pertumbuhan pada kuartal IV/2022 tercatat 5,01 persen, tidak sampai tergelincir di kisaran 4 persen.
Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi terjadi ketika dunia tengah melambat dan terjerembab ke dalam resesi global. “Perekonomian Indonesia dianggap resiliens terhadap resesi, meskipun tetap harus waspada terhadap dampak yang ditimbulkan,” tandasnya.
Baru-baru ini pemerintah menerbitkan Perppu Cipta Kerja yang dilatari kegentingan situasi global, termasuk perang di Ukraina. “Keputusan pemerintah mencabut kebijakan PPKM pada akhir 2022 bisa menolong perekonomian agar mobilitas masyarakat pulih sepenuhnya,” tandas Rudi.
Pemerintah juga mewacanakan diakhirinya status pandemi Covid-19, seiring rendahnya kasus harian dalam beberapa bulan terakhir. Survei serologi yang dilakukan Kementerian Kesehatan menunjukkan 99 persen penduduk Indonesia memiliki antibodi Covid-19 per Januari 2022.
Dalam aspek penegakan hukum, penanganan kasus Ferdy Sambo telah mencapai babak akhir dengan dijatuhkannya hukuman yang berat terhadap para pelaku. Pemerintah juga menginvestigasi tragedi Kanjuruhan dan melancarkan transformasi sepakbola dengan rencana menggelar KLB PSSI.
Sementara itu pada aspek legislasi dan kebijakan, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi pada September 2022 mendulang aksi protes. Berlanjut dengan terbitnya Perppu Cipta Kerja, di mana publik menyorot argumen kegentingan memaksa dan mudahnya dikeluarkan Perppu.
“Muncul kekhawatiran di sebagian kalangan bahwa tindakan jalan pintas legislasi yang diambil pemerintah bisa berujung pada penundaan pemilu,” Rudi menjelaskan.
Baca juga: Survei LSI: Tren Kepuasan Kinerja Jokowi Sentuh Angka Tertinggi Sejak 2015
Di sisi lain, zetelah sempat mati suri, isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode terus bergulir.
Pemerintahan Jokowi menegaskan bahwa proses pemilu tetap berjalan, tidak terinterupsi oleh pro dan kontra tersebut. Presiden Jokowi juga berupaya menjaga kekompakan koalisi pemerintahan, di tengah tekanan untuk me-reshuffle menteri-menteri dari Nasdem.
“Tersisa kurang dari dua tahun lagi masa pemerintahan Jokowi periode kedua, dan tingginya tingkat kepuasan menjadi salah satu legacy Jokowi,” pungkas Rudi.
Survei Y-Publica dilakukan pada 1-7 Februari 2023 kepada 1200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Data diambil melalui wawancara tatap muka terhadap responden yang dipilih secara multistage random sampling. Margin of error ±2,89 persen, tingkat kepercayaan 95 persen (OL-8)
LEMBAGA Survei Charta Politika Indonesia merilis survei terbaru evaluasi publik atas kinerja Gubernur- Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) 2025
Sebanyak 53% pekerja penuh waktu mengatakan bahwa mereka menabung lebih sedikit dari rencana, hanya 23% yang mampu menabung lebih banyak dari yang ditargetkan.
Survei YouGov di Indonesia tentang resolusi tahun baru 2025 mengungkapkan 74% responden ingin mengelola keuangan dengan lebih baik.
Lembaga riset Ethical Politics mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencapai 77,73%.
Pramono mengatakan enggan untuk membuat konten khusus terkait pekerjaannya. Sebab, ia tidak terlalu suka untuk tampil di media sosial.
40 persen responden mengaku sangat mengkhawatirkan kemungkinan AS akan terlibat dalam perang besar dengan Iran.
Sejak berhasil mendapatkan pendanaan Seri A tahun 2022 lalu, Populix mengaku berupaya memperluas akses masyarakat terhadap riset.
Menteri Agama Nasaruddin Umar dinyatakan terbaik karena dianggap berhasil menurunkan ongkos naik haji.
Kemenangan tersebut merupakan kemenangan bersama. termasuk dua paslon lain yang terlibat pada kontestasi Pilkada Serentak 2024.
PASANGAN M Toha-Rohman mengalami peningkatan elektabilitas di Pilkada Musi Banyuasin berdasarkan survei FIXPOLL Indonesia.
KE manakah 'berlabuh' suara pendukung Anies Baswedan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta? Kiranya jawabannya bukan 'golput' atau tidak menggunakan hak pilih.
Digitalisasi tersebut, menurut Hanta, yang dapat menjadi salah satu penyebab mengapa Persepi tidak mampu memeriksa maupun memverifikasi dua set data yang diberikan oleh Poltracking.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved