RI Ajak Filipina dan Malaysia Perketat Pengamanan Teritorial

PERTEMUAN antara Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu dengan koleganya dari Filipina dan Malaysia, yang rencananya dilangsungkan di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (12/7), diharapkan dapat menghasilkan sebuah keputusan konkret terkait kerja sama pengamanan teritorial.

Kerja sama tersebut juga menyangkut upaya pembebasan atas dua insiden penyanderaan 10 warga negara Indonesia (WNI) oleh kelompok Abu Sayyaf yang terjadi di perairan Filipina dan Malaysia, beberapa waktu lalu.

"Jadi, urgensi untuk segera memberlakukan kerjasama di lapangan ini menjadi lebih penting dari (pertemuan Yogyakarta) sebelumnya," ujar Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi seusai rapat koordinasi crisis center di Kantor Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Senin (11/7).

Retno menegaskan, prioritas utama yang dibahas dalam pertemuan trilateral tersebut adalah memastikan keselamatan seluruh sandera. Indonesia juga menekankan bahwa upaya pembebasan sandera tidak boleh dengan sistem pemberian uang tebusan.

"Kita menekankan bahwa kejadian-kejadian seperti ini merupakan hal yang tidak dapat ditoleransi. Kita minta agar pemerintah Filipina dan Malaysia berupaya keras dalam menjaga wilayah mereka, baik di darat maupun di perairan," jelasnya.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, menambahkan TNI juga sudah menyiapkan semua kebutuhan untuk melaksanakan operasi pembebasan sandera serta pengamanan jalur laut, apabila nantinya ada permintaan khusus dari Filipina dan Malaysia.

"TNI menyiapkan prajurit untuk mengawal kapal, seperti kapal nelayan dan batubara, pasukan pembebasan sandera, dan pasukan patroli bersama dengan sea corridor. Apapun yang diperlukan kami siap," katanya.

Lebih jauh, terang Gatot, pertemuan trilateral di Kuala Lumpur diharapkan bisa menghasilkan keputusan seperti yang diinginkan Indonesia. Keputusan itu pula yang bakal menjadi landasan TNI untuk mengambil sebuah tindakan.

Gatot mengaku tidak bisa menyimpulkan apa alasan perompak yang selalu menyandera WNI. Menurutnya, selama ini persoalan tersebut mungkin dinilai terlalu persuasif, semisal faktor ekonomi, politis, dan adanya larangan operasi militer di daerah target.

"Ini harus kita analisis dengan benar. Ini (kasus sandera 3 WNI) adalah tanggungjawab Malaysia karena kapalnya berbendara Malaysia, beroperasi di sana, dan tenaga kerja kita juga legal," tandasnya. (OL-2)