Rabu 11 Januari 2023, 15:10 WIB

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Penyidik Tunggal OJK Bermasalah dan Perlu Dikoreksi

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Penyidik Tunggal OJK Bermasalah dan Perlu Dikoreksi

Medcom
Ilustrasi

 

PAKAR Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman Herdiansyah mengingatkan adanya masalah penting dalam Pasal 49 Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU PPSK, yang menetapkan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyidik tunggal tindak pidana di sektor jasa keuangan.

“Jika aturan dalam UU PPSK ditafsirkan secara letter lijk, ketentuan mengenai penyidik tunggal, maka tidak ada gunanya lagi badan-badan khusus di lembaga penegak hukum lain yang menangani kejahatan di sektor keuangan. Ini yang menjadi dasar kenapa penyidik tunggal dianggap bermasalah,” jelas pria yang akrab disapa Castro itu kepada wartawan, Rabu (11/1).

Menurutnya, ada dua cara untuk melakukan koreksi terhadap ketentuan bermasalah dalam Pasal tersebut.

“Pertama, dikoreksi oleh pembuatnya sendiri, dalam hal ini pembentuk UU (DPR dan Pemerintah/Eksekutif) yang kita sebut dengan legislatif review. Kedua, dikoreksi melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi. Batu ujinya berkenan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945,” urai Castro.

Selain itu, Castro menilai potensi konflik kepentingan sangat besar dalam aturan baru tesebut. Menurutnya, akan sulit jika nantinya terduga pelakunya justru berasal dan internal OJK sendiri.

"Mestinya aparat penegak hukum (kepolisian) tetap diberikan kewenangan serupa, jadi conflict of interest bisa dihindari. Dengan demikian, tidak akan ada kesan jeruk makan jeruk," ujarnya.

Selain itu, kata Castro, pihak OJK akan cenderung pilah pilih kasus. Kesannya akan seperti cherry picking dengan penanganan perkara oleh penyidik OJK bergantung kepada kepentingan lembaga dan pejabatnya semata. 

Kemudian potensi abuse of power juga akan sangat besar. Castro menyebut tidak tertutup kemungkinan kewenangan sebagai penyidik tunggal ini akan membuka ruang transaksi jual beli perkara.

"Apalagi jika tidak disertai dengan konsep pengawasan yang memadai, baik secara internal maupun eksternal. Ini jelas kondisi yang berbahaya," katanya.

Diketahui, OJK diberi kewenangan menjadi satu-satunya institusi yang memiliki hak untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Hal itu diatur dalam Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Hal itu tercantum dalam Pasal 49 ayat (5). Artinya, selain sebagai regulator dan pengawas, OJK juga bertugas sebagai instansi tunggal yang melakukan penyidikan.

"Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan," demikian bunyi Pasal 49 ayat (5). (RO/OL-1)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Yudi

Jokowi: Pers Membuka Harapan orang Biasa seperti saya jadi Presiden

👤Andhika Prasetyo 🕔Kamis 09 Februari 2023, 15:06 WIB
Jokowi mengaku telah bersahabat baik dengan insan pers sejak lama. Ia pun berterima kasih kepada para pewarta yang sudah mengikutinya sejak...
ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Besok, Cak Imin Akan Bertemu Airlangga Sambil Jalan Santai

👤Mediaindonesia 🕔Kamis 09 Februari 2023, 14:52 WIB
Jazilul mengatakan bahwa pertemuan kedua ketua umum yang berlangsung dalam suasana serius tapi santai itu akan membahas seputar koalisi dan...
MI/Henri

Pembangunan Infrastruktur IKN Berjalan Sesuai Tahapan

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 09 Februari 2023, 14:17 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), di Kabupaten Penajam Paser Utara,...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya