Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu: Tak Ada Niatan Kami Tunda Pemilu 2024

KOALISI Masyarakat Sipil Kawal Pemilu menegaskan pihaknya sama sekali tak memiliki niatan untuk menunda Pemilu 2024. 

Pasalnya, gagasan penundaan Pemilu 2024 kembali menyeruak di masyarakat usai Koalisi masyarakat Sipil Kawal Pemilu melaporkan Komisioner KPU RI dan daerah ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

Baca juga: 

“Kami tegaskan koalisi kami bersih tidak ada minat. Kami juga tidak ada hubungannya dengan kelompok-kelompok yang ingin menunda Pemilu 2024. sikap kami tegas. Pemilu tetap dilaksanakan sesuai jadwal,” ujar Ibnu saat ditemui di Gedung DKPP, Jakarta, Kamis (28/12). 

“Tetapi kami harap setiap penyelenggara pemilu itu adalah penyelenggara yang berintegritas. Justru ketika kami menemukan kesalahan, yang kami lakukan adalah melaporkan, bukan membiarkannya,” tegasnya. 

Ibnu meminta agar tak ada pihak yang malah membolak-balik logika, sehingga seakan-akan pihaknya yang ingin menunda pemilu. 

“Kami ingin pemilu sesuai jadwal dan diselenggarakan oleh penyelenggara yang berintegritas,” ungkapnya. 

Ibnu ingin penyelenggara pemilu bisa menegakkan integritas dan Pemilu 2024 terus berjalan. Ibnu berharap Pemilu 2024 bisa berjalan bersih dapat terwujud. 

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu melalui kuasa hukumnya kembali melaporkan Komisioner KPU RI dan daerah ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Kamis (29/12).

Ibnu Syamsu dari firma hukum Themis Indonesia dan Airlangga Julio dari Amar Law Firm, menjadi perwakilan yang melaporkan satu Komisioner KPU RI dan sembilan anggota KPU daerah.

“Kami datang kesini melaporkan beberapa dugaan kecurangan dalam proses verifikasi faktual yang terjadi kisaran tanggal 4 November, 7 November sampai 10 November,” ungkap Ibnu saat ditemui di Gedung DKPP, Jakarta, Kamis (29/12). (OL-6)