Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KETUA Umum Forum Cendekiawan Melanesia Republik Indonesia (FORKAMRI), Albert Hama merespon rencana Presiden Joko Widodo untuk melakukan reshuffle kabinet.
Albert mengingatkan, reshuffle yang dilakukan harus mengedepankan kepentingan nasional dalam rangka kemajuan bangsa bukan kalkulasi politik semata apalagi saat ini banyak tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang perlu disikapi secara serius oleh pemerintah.
"Kalau dicermati dinamika reshuffle ini nuansa politisnya kental sekali karena digiring ke isu partai tertentu yang dianggap sudah membelot gara-gara deklarasi Capres. Harusnya itu dikesampingkan karena yang utama adalah kepentingan nasional dalam rangka percepatan agenda pemerintah memajukan bangsa dan negara. Jangan lupa, saat ini tantangan bangsa kian kompleks," ungkapnya kepada wartawan, Selasa (27/12).
Dinyatakan Albert, isu keamanan, ekonomi, dan politik saat ini sangat menonjol dan butuh perhatian serius Presiden Jokowi.
"Masalah Papua butuh perhatian penuh karena gejolak keamanan yang saat ini muncul, belum tantangan ekonomi karena ancaman resesi, dan tentu saja jelang pemilu karena dinamika politik yang kian memanas. Ini sebenarnya harus jadi perhatian," tegas Albert.
Dia mengakui reshuffle menteri memang hak prerogatif presiden tetapi perlu diikuti alasan yang rasional.
Baca juga : Demokrat Tanggapi PKB Mau Gabung Koalisi Perubahan
"Jadi dasar pergantian menteri itu harus basis evaluasi kinerja, bukan yang lain-lain," sambungnya.
Jika dicermati kinerja kabinet Indonesia Bersatu Jilid II sebenarnya memperlihatkan catatan kerja yang positif apalagi di tengah upaya pemerintah menghadapi pandemi dan ancaman resesi ekonomi.
"Jika pun tetap dilakukan, itu harus dengan pertimbangan percepatan agenda strategis pemerintah. Artinya butuh tim kerja yang memang solid, tangguh dan gerak cepat seiring dengan tantangan ke depan yang tidak ringan, terutama bidang ekonomi, politik dan keamanan," tukasnya.
Saat menyebut nama-nama potensial yang bisa duduk di kursi kabinet, Albert menyebut salah satu nama yang potensial adalah Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andhika Perkasa.
"Rekam jejak beliau tentu sangat mumpuni. Jadi tidak ada salahnya juga jika diberi tanggung jawab sebagai Menteri," pungkas Albert. (RO/OL-7)
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) akan mengumpulkan jajaran Kabinet Indonesia Maju hingga kepala lembaga di Istana Negara.
Perluasan kabinet berpotensi merusak efisiensi pemerintahan, membuka peluang korupsi, dan membebani keuangan negara tanpa manfaat yang jelas bagi rakyat.
Prabowo menyatakan atas nama dirinya sendiri sebagai Presiden Terpilih dan juga sekaligus mewakili anggota Kabinet Indonesia Maju mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan Joko Widodo.
Presiden menekankan kepada para menteri dan kepala lembaga untuk bisa menjaga daya beli masyarakat, tingkat inflasi hingga pertumbuhan ekonomi.
Jokowi menyampaikan permintaan maaf apabila ada perilaku yang kurang bekenan khususnya selama 10 tahun memimpin Indonesia.
Tak ada pembahasan soal kursi menteri atau jabatan apa pun pada pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved