Kasus Penyanderaan, Crisis Center Kembali Dihidupkan

PEMERINTAH kembali menghidupkan tim Crisis Center untuk bekerja mencari solusi terhadap penyanderaan terhadap tujuh anak buah kapal (ABK) asal Indonesia di perairan Filipina. Tim akan dipimpin Sekretaris Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Letjen Eko Wiratmoko.

Hal itu diungkapkan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan seusai rapat terbatas di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, jUMAT (24/6). Hadir dalam rapat tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Menhan Ryamizard Ryacudu.

Menurut Luhut, tim Crisis Center akan memiliki lima tugas utama. Pertama mengindentifikasi masalah ini secara tajam. Kedua, mencari tahu siapa yang melakukan penyanderaan tersebut. Ketiga, mencari tahu keterkaitan antara penyanderaan ini dengan penyanderaan sebelumnya.

"Keempat, mencari tahu posisi penyanderaan dan terakhir, tim Crisis Center juga akan mencari keterangan-keterangan lain yang menghasilkan opsi-opsi mengenai langkah pemerintah ke depannya," ujar Luhut.

Para WNI yang disandera meruapakan awak kapal tarik (tugboat) Charles 001 milik PT Rusianto Bersaudara dan kapal tongkang Robi 152 dari Samarinda yang mengangkut batu bara menuju Filipina Selatan. Penyanderaan terjadi ketika kapal Charles 001 sedang berada di Laut Sulu.

Luhut menambahkan, berulangnya penyanderaan terhadap WNI akan merugikan perekonomian Filipina. Terlebih, saat ini pemerintah sudah memberlakukan moratorium pengiriman batu bara guna menghindari penyanderaan.

"Akan berpengaruh kepada ekonomi dan khususnya kepada Filipina. Karena 96% kebutuhan batu bara untuk listrik di Filipina Selatan berasal dari Indonesia," ujarnya. (OL-2)