Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PENGURUS Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) membahas sejumlah isu menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 saat beraudiensi dengan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) RI.
"Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat. Ruang rakyat dalam mengevaluasi, menghukum, merekomendasikan dan serta menentukan siapa pemimpin yang layak untuk memimpin rakyat Indonesia pada 2024," jelas Koordinator Nasional Pemantau Pemilu PB PMII Hasnu, Rabu (28/9).
Menurut Hasnu, kesuksesan Pemilu 2024 dapat dilihat dari tiga komponen penting; pertama, peserta pemilu (Parpol), kedua, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP), dan ketiga, pemilih (Rakyat).
Baca juga: Sambangi KPK, PB PMII Soroti Politik Uang, Dana Kampanye, dan TPPU
Wasekjen PB PMII Bidang Politik, Hukum dan HAM itu juga menegaskan, Pemantau Pemilu PB PMII bersifat independen. Artinya, PMII sebagai masyarakat sipil, gerakan mahasiswa yang terakreditasi Bawaslu RI, memiliki tugas dalam melakukan kegiatan pemantauan, penelitian, pengkajian, pelaporan atas sejumlah penyimpangan pelaksanaan pemilu.
"Kami akan memantau semua tahapan pemilu sesuai kalender kerja yang ditetapkan penyelenggara. Di lain sisi, kami juga akan memantau soal netralitas, transparansi, dan profesionalitas KPU - Bawaslu serta lembaga negara seperti TNI, Polri, dan BIN dalam pemilu 2024," ujar Hasnu.
Adapun sejumlah isu yang disorot Pemantau Pemilu PB PMII, jelas Hasnu, legislasi politik, kebebasan sipil, kejahatan siber dan digitalisasi, pelembagaan politik, politik Identitas, Isu SARA dan hoax, dan abcaman terorisme dan separatisme.
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik Kemenkopolhukam RI Haryadi menyambut baik kedatangan Pemantau Pemilu PB PMII.
Menurut Haryadi, sejauh ini pihaknya sudah melakukan banyak hal seperti melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait dalam mepersiapkan secara baik menghadapi potensi-potensi kerawanan pada Pemilu 2024.
"Pemilu merupakan hajatan seluruh warga Indonesia, maka mari kita sama-sama agar menyukseskan Pemilu dan Pilka Serentak tahun 2024," pungkas Haryadi. (RO/OL-1)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved