Headline
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Kehadiran PLTMG Luwuk mampu menghemat ratusan miliar rupiah dari pengurangan pembelian BBM.
PENGURUS Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) membahas sejumlah isu menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 saat beraudiensi dengan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) RI.
"Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat. Ruang rakyat dalam mengevaluasi, menghukum, merekomendasikan dan serta menentukan siapa pemimpin yang layak untuk memimpin rakyat Indonesia pada 2024," jelas Koordinator Nasional Pemantau Pemilu PB PMII Hasnu, Rabu (28/9).
Menurut Hasnu, kesuksesan Pemilu 2024 dapat dilihat dari tiga komponen penting; pertama, peserta pemilu (Parpol), kedua, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP), dan ketiga, pemilih (Rakyat).
Baca juga: Sambangi KPK, PB PMII Soroti Politik Uang, Dana Kampanye, dan TPPU
Wasekjen PB PMII Bidang Politik, Hukum dan HAM itu juga menegaskan, Pemantau Pemilu PB PMII bersifat independen. Artinya, PMII sebagai masyarakat sipil, gerakan mahasiswa yang terakreditasi Bawaslu RI, memiliki tugas dalam melakukan kegiatan pemantauan, penelitian, pengkajian, pelaporan atas sejumlah penyimpangan pelaksanaan pemilu.
"Kami akan memantau semua tahapan pemilu sesuai kalender kerja yang ditetapkan penyelenggara. Di lain sisi, kami juga akan memantau soal netralitas, transparansi, dan profesionalitas KPU - Bawaslu serta lembaga negara seperti TNI, Polri, dan BIN dalam pemilu 2024," ujar Hasnu.
Adapun sejumlah isu yang disorot Pemantau Pemilu PB PMII, jelas Hasnu, legislasi politik, kebebasan sipil, kejahatan siber dan digitalisasi, pelembagaan politik, politik Identitas, Isu SARA dan hoax, dan abcaman terorisme dan separatisme.
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik Kemenkopolhukam RI Haryadi menyambut baik kedatangan Pemantau Pemilu PB PMII.
Menurut Haryadi, sejauh ini pihaknya sudah melakukan banyak hal seperti melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait dalam mepersiapkan secara baik menghadapi potensi-potensi kerawanan pada Pemilu 2024.
"Pemilu merupakan hajatan seluruh warga Indonesia, maka mari kita sama-sama agar menyukseskan Pemilu dan Pilka Serentak tahun 2024," pungkas Haryadi. (RO/OL-1)
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
Pembahasan RUU Pemilu membutuhkan waktu panjang demi menciptakan sistem pemilu yang sesempurna mungkin.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Pemerintahan konservatif sebelumnya dikenal dengan pendekatan keras terhadap Korea Utara, yang menyebabkan meningkatnya ketegangan.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved