Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MAYORITAS kader Partai Demokrat DKI Jakarta mendukung Ketua Umum (Ketum) Agus Harimurti Yudhyono (AHY) untuk menggandeng Gubernur Anies Baswedan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Duet maut itu disebut-sebut juga menjadi aspirasi sejumlah masyarakat Ibu Kota.
"Itu kan aspirasi dari kader tapi keputusanya ada di majelis tinggi," ujar Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta Mujiyono kepada wartawan, Selasa (20/9).
Kendati demikian, Mujiono menjelaskan penentuan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) merupakan kewenangan dari koalisi. Saat ini, partai berlambang mercy itu belum memutuskan untuk membentuk koalisi.
Baca juga: Blunder AHY Tak Pakai Data Kala Sindir Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi
Namun, Partai Demokrat intens melakukan komunikasi politik dengan Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Nantinya, keputusan dari masing-masing ketua umum (ketum) akan menuntukan siapa sosok capres dan cawapres yang bakal diusung.
"Kalo AHY sama Anies tergantung koalisi dulu mau gimana. Sama-sama saling menghormati kesetaraan dan seterusnya. Jadi platformnya sama," bebernya.
Sebelumnya, Anies menegaskan proses demokrasi yang terjadi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bukan ditentukan oleh individu. Melainkan oleh partai politik (parpol) melalui koalisinya.
"Jadi biarkan partai politik berproses, biarkan partai politik melakukan pembentukan koalisi," ujar Anies usai menghadiri diskusi bertajuk situasi politik menjelang Pemilu/Pilpres 2024 di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (17/9).
Lebih lanjut, Anies sendiri, mengklaim belum menentukan sikapnya. Sebab, ia masih memiliki tanggung jawab sebagai gubernur hingga 16 Oktober 2022.
"Sesudah itu nanti kita lihat apakah kemudian saya akan berada di wilayah politik atau wilayah lain," terangnya. (OL-1)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved