Masuknya Zulkifli Hasan dalam Pemerintahan Dinilai sebagai Angin Segar

MASUKNYA Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Kabinet Indonesia Maju disebut sebagai angin segar bagi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Tiga partai KIB yakni Partai Golkar, PAN, dan PPP telah lengkap bersama pemerintahan Joko Widodo setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dilantik sebagai Menteri Perdagangan dalam reshuffle, Rabu (15/6/2022) lalu.

Sebelumnya, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto telah lebih dahulu menjabat posisi Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian) dan Ketum PPP Suharso Monoarfa menjabat sebagai Menteri PPPN/Kepala Bappenas.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengungkapkan, KIB tidak mungkin terbentuk tanpa izin dari Presiden Jokowi. Pasalnya, Airlangga dan Suharso adalah menteri yang menjadi bawahan Presiden.

“KIB itu terbentuk tidak mungkin tanpa seizin Presiden Jokowi. Kita tahu bahwa KIB dibentuk kan Ketum Golkar (Airlangga) dan Ketum PPP (Suharso) itu menjabat sebagai menteri anak buah Presiden,” kata Ujang dalam keterangan kepada wartawan, Jumat (16/6/2022).

Menurut dia, setiap pergerakan para menteri pasti dipantau Presiden Jokowi. Termasuk mengenai langkah politik partai-partai menuju Pemilu 2024. Ujang menilai, pembentukan KIB adalah sebuah langkah politik yang amat positif karena terbukti Presiden Jokowi tidak mempermasalahkannya.

“Sesuatu apa saja pasti izin, apalagi terkait dengan persoalan pilitik. Saya melihat itu merestui, mengizinkan terbentuknya KIB itu dari Presiden Jokowi. Saya melihat bukan hanya sesuatu yang positif bagi Jokowi. Karena bagaimanapun KIB kelihatannya akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Jokowi hingga 2024 nanti,” tandasnya.

Sekedar informasi,  Presiden Jokowi secara resmi melantik dua menteri baru pada Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (15/6/2022). Selain Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Keputusan Republik Indonesia Nomor 64B Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. (RO/A-3)