Ini Jawaban Calon Anggota Komnas HAM tentang Tantangan Tahun Politik 2024

RANGKAIAN acara dialog publik calon anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memasuki hari kedua. Para calon anggota Komnas HAM kembali saling memaparkan visi dan misi mereka ketika nantinya terpilih menjadi anggota Komnas HAM periode 2022-2027.

Tahun politik pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 menjadi hal yang diperhatikan oleh para calon anggota Komnas HAM yang mengikuti kegiatan dialog publik. Salah satu peserta, aktivis yang saat ini juga menjabat sebagai Direktur Migrant Care Anis Hidayah memaparkan ingin membawa Komnas HAM sebagai lembaga berkekuatan dalam menghadapi tahun politik 2024.

"Saya ingin membawa Komnas HAM sebagai lembaga yang independen untuk perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Sehingga keberadaan Komnas HAM dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ungkap Anis saat mengikuti dialog calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027 yang berlangsung di Jakarta, Kamis (9/6).

Anis menyampaikan Indonesia telah memiliki pengalaman pemilu yang identik dengan politik identitas sehingga merusak tatanan demokrasi. Menurutnya, Komnas HAM perlu mengambil peran untuk menjaga agar politik identitas tidak kembali terjadi di tahun 2024.

"Saat ini kita akan memasuki pemilu 2024 di mana kita memiliki pengalaman ketika politik identitas merusak tatanan masyarakat kita yang demokratis," tuturnya.

Baca juga: Kejutan di Pilpres 2024 Sulit Terjadi

Untuk mencapai visinya tersebut, Anis menjelaskan akan memperkuat Komnas HAM sebagai lembaga sehingga mampu bekerja secara independen  dengan berpatokan terhadap Paris Principle. Anis juga akan memperkuat upaya yang menunjukkan rekognisi negara terhadap kelompok-kelompok rentan yang selama ini sering menjadi korban HAM.

"Termasuk masyarakat adat, pekerja rumah tangga, dan kelompok-kelompok lain yang sudah lama berjuang ke jalan yang terjal berliku dan cukup panjang," ungkapnya.

Peserta lainnya Jus Felix Wewengkang menjelaskan Komnas HAM harus mampu mengatasi tantangan polarisasi di bidang politik, ideologi, dan ekonomi yang kemungkinan besar terjadi di tahun 2024. Berkaca pada Pilkada DKI 2017, Felix menyebut polarisasi yang terjadi sangat mempengaruhi kinerja Komnas HAM dalam penegakan hukum dan HAM.

"Polarisasi ini sangat mempengaruhi kerja Komnas HAM dalam penegakan hukum dan HAM. Seperti misalnya, polarisasi ideologi dan politik dalam pilkada DKI kemarin sangat jelas terjadi polarisasi," ungkap Felix.

Dirinya melanjutkan, polarisasi-polarisasi yang terjadi berpotensi menimbulkan pembiaran terhadap pelanggaran HAM yang dialami oleh masyarakat. Termasuk juga polarisasi untuk penegakan HAM di masa lalu.

Komnas HAM dikatakan Felix akan memilik tanggung jawab untuk melindungi korban polarisasi itu, terutama masyarakat kecil. Pengalaman di Papua menunjukkan sejak tahun 2001 hingga 2005 kekerasan sipil politik yang sudah diidentifikasi menunjukkan terjadi bersamaan dengan kekerasan ekonomi sosial dan budaya.

Baca juga: Terungkap Pembagian Wilayah Khilafatul Muslimin di Indonesia

Sementara itu, calon berikutnya Aris Septiono menawarkan Komnas membentuk tim khusus bersama Kejaksaan Agung, dalam menangani atau menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Selain menawarkan pembentukan tim khusus, Ketua Persatuan Buruh Semarang tersebut juga mendorong Komnas HAM berperan sebagai penyidik dan penuntut umum.

"Kewenangan Komnas HAM yang selama ini hanya sebatas penyelidik dalam mengusut atau menangani pelanggaran HAM berat, perlu diberi ruang tambahan hingga tahap penyidikan dan penuntutan sebagaimana yang diterapkan oleh Komisi Pemberatan Korupsi (KPK)," ungkapnya. (P-5)