Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
MENTERI Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Majelis A’la Majelis Dakwah Islamiyah (MDI), melantik kepengurusan MDI masa jabatan 2022-2027 di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah, Jakarta, pada Minggu (5/6).
Dalam acara tersebut, Airlangga mengingatkan salah satu tugas penting MDI untuk menghentikan politik identitas.
“Politik identitas telah merusak tatanan hidup berbangsa dan memecah belah persatuan umat. MDI memiliki tugas untuk menyatukan umat dan menghentikan politik identitas pada tahun politik,” ujar Airlangga.
Ia mengingatkan para pengurus MDI dapat membantu dalam permasalahan elektoral dan mampu menyalurkan aspirasi umat Islam. Menurutnya Golkar bersama partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu, berusaha menyelesaikan masalah populisme dan politik identitas “Sementara MDI bergerak pada persoalan dakwah yang menyatukan umat,” ujarnya.
Di hadapan 1.000 hadirin dan para santri, Airlangga mengatakan Ketua Umum MDI KH Choirul Anam dan Sekretaris Jenderal Gunawan Hidayat bersama jajarannya, harus terus mengembangkan Islam washatiyah, “Menjadi Islam yang moderat, agar tercipta persatuan bangsa. Tidak terpecah belah,” imbuh Airlangga.
Airlangga mendorong MDI juga harus memperkuat perannya untuk mendorong pendidikan keagamaan di Pesantren, madrasah maupun lembaga pendidikan lainnya.
Airlangga juga menegaskan pentingnya kebangkitan ekonomi dari pesantren. Salah satunya, Kementerian Perindustrian membuat program Santriprenuer. Dengan program tersebut, menurut Airlangga, santri dapat mandiri. Bahkan, pondok pesantren mampu mengembangkan bisnis untuk ekspor.
“Contohnya bisa punya pabrik sandal, jadi sandal santri tidak sering hilang. Bahkan bisa mengekspor sandal,” canda Airlangga.
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum MDI KH Choirul Anam menegaskan, sejak dibentuk pada 24 Mei 1978, MDI membantu pemerintah dalam menyukseskan pembangunan, “MDI mengambil peran dakwah pembangunan dengan bahasa agama,” ujarnya. Dengan semangatnya itu, menurut KH Choirul Anam, MDI berdiri di belakang Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
MDI dengan visinya mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, menurut KH Choirul Anam, akan membawa Islam yang rahmatan lil alamin, dakwah yang menyatukan dan tidak memecah belah umat, “Kami ingin terus menumbuhkan semangat toleransi dan semangat kebangsaan, setinggi apapun dinamika politik yang terjadi,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh kader MDI untuk menghindari politik identitas, yang terbukti menciptakan jurang perpecahan antaranak bangsa, bahkan umat Islam sendiri. (Ant/OL-8)
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Elektabilitas Rido unggul dari kandidat lain karena pengaruh pemilih Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved