Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
KETUA Forum Rektor Indonesia (FRI) Panut Mulyono meminta mahasiswa yang tergabung dalam partai politik seperti Partai Mahasiswa Indonesia untuk tetap patuh pada regulasi dan menjunjung tinggi etika dan tata krama di lingkungan kampus. Sebab, politik praktis memang dilarang keras dipraktekkan di lingkungan pendidikan tinggi.
"Harus mematuhi semua aturan baik regulasi tertulis maupun etika dan tatakrama yang ada," ujarnya kepada Media Indonesia, Jumat (29/4).
Menurut Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) itu, kehadiran Pertai Mahasiswa memang mengundang pro dan kontra. Namun, sebetulnya kegiatan politik praktis tidak ada dan tidak diperbolehkan di kampus.
Di sejumlah perguruan tinggi, organisasi mahasiswa bisa memberi istilah partai. Akan tetapi hal itu tidak merujuk pada partai politik yang menjalankan kegiatan-kegiatan politik praktis. Organisasi tersebut lebih pada kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan soft skill mahasiswa.
"Sebetulnya tidak ada politik praktis di kampus. Di UGM mahasiswa menggunakan instilah partai dalam pemilihan ketua BEM," imbuhnya.
Meski keterlibatan mahasiswa dalam dunia politik merupakan hak dan tidak dilarang, Panut tetap menegaskan agar kegiatan politik praktis tidak dibawa ke lingkungan kampus. "Dalam berkegiatan mahasiswa harus mematuhi seluruh regulasi, etika, dan tatakrama," tambah Panut.
Bagi mahasiswa yang melanggar tentu, kata Panut akan ada sanksi sebagaimana diatur dalam kode etik masing-masing perguruan tinggi. "Di kode etik mahasiswa tertulis jelas apa yang tidak boleh dilakukan mahasiswa dan jika dilanggar ada sanksinya (sanksi ringan dan sanksi berat)," tandasnya. (OL-15)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved