Pengamat: Tarif Rp1.000 untuk Akses NIK Mengada-ada

PENGAMAT Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai rencana pengenaan tarif Rp1.000 terhadap akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) sangat tidak masuk akal.  Alasan di balik wacana tersebut pun dianggap mengada-ada.

"Kalau alasannya untuk perawatan server, peningkatan pelayanan, aneh sekali. Semua itu seharusnya dibebankan kepada APBN. Sangat aneh kalau 10 tahun belum dirawat. Selama ini anggarannya kemana?" ujar Trubus kepada Media Indonesia, Minggu (17/4).

Baca juga: Penyelenggaraan Haji 2022 Diprediksi Lebih Nyaman

Dalam setiap pengadaan barang dan jasa, ia menjelaskan, pemerintah pasti memiliki skenario perencanaan yang tidak hanya difokuskan pada saat pembelian saja.

Pada saat pembelian, atau jangka pendek, pasti telah ditetapkan anggaran jatuh di kementerian/lembaga apa. Ketika perawatan atau masuk jangka panjang, pun semestinya demikian.

"Kalaupun perawatannya berkala, tetap harus dibebankan kepada APBN. Kalau tujuannya menghemat APBN, tapi membebani rakyat, ya lebih aneh lagi itu. Semua aset negara itu tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab rakyat," tegasnya.

Meskipun nanti dalam pelaksanaannya pemerintah menargetkan beban pada lembaga profit oriented seperti perbankan, asuransi dan pasar modal, sangat terbuka lebar peluang bahwa lembaga-lembaga itu nantinya akan melimpahkan atau membagi beban juga kepada masyarakat.

"Saat ini, beban rakyat sudah sangat berat. Harga kebutuhan-kebutuhan pokok sudah naik semua, mulai dari minyak goreng, BBM, pajak pertambahan nilai, belum lagi nanti tarif listrik dan LPG 3 kilogram. Jangan ditambah beban-beban lain lagi," tandasnya. (OL-6)