Formatur Jamin tidak Ada Nepotisme

KETUA Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan susunan pengurus DPP Golkar periode 2016-2019 sudah hampir final.

Penunjukan pengurus tidak berdasarkan kedekatan (nepotisme), tetapi berdasarkan prestasi, dedikasi, dan loyalitas.

"Tidak ada lagi faksi-faksi dan kubu-kubuan. Kita tidak melihat orang siapa, tidak ada orang Ade Komarudin, Azis Syamsuddin, atau lainnya," kata Nurdin di Jakarta, kemarin.

Mengenai posisi wakil ketua umum yang dihilangkan dan diubah menjadi ketua koordinator, mantan Ketua Panitia Pengarah Munaslub Golkar itu mengatakan tidak ada perdebatan soal itu.

"Itu sudah jadi keputusan saat munaslub. Bukan dihilangkan, melainkan mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai," ujarnya.

Selanjutnya, jelas Nurdin, ketua umum dan wakil ketua umum Golkar pada kepengurusan sebelumnya yang dipimpin Aburizal Bakrie akan diakomodasi dalam dewan pembina, dewan pakar, dan dewan kehormatan.

Sebelumnya, kader Golkar Zainudin Amali mengatakan Ketua Umum Golkar Setya Novanto akan dibantu tiga ketua koordinator, yaitu koordinator bidang politik dan keorganisasian, koordinator bidang pemenangan pemilu, dan koordinator bidang kesejahteraan rakyat.

"Jumlah anggota pengurus seluruhnya 154 orang," ucap Amali.

Sekjen Golkar Idrus Marham mengatakan tim formatur terdiri atas sembilan orang.

Tim tersebut dipimpin Setya Novanto dan beranggotakan 2 orang dari unsur pimpinan DPD I wilayah barat, 2 pemimpin DPD I wilayah tengah, 2 pemimpin DPD I wilayah timur, 1 pemimpin ormas, dan 1 perempuan.

Wilayah barat diwakili Nurdin Halid dan Ansar Ahmad, wilayah tengah Sudikerta dan Nyono Suharli, wilayah timur Ahmad Hidayat Mus dan Vreeke Runtu.

Selanjutnya, Roem Kono mewakili ormas dan Ulla Nuchrawatty mewakili perempuan.

Formatur mempunyai waktu 15 hari sejak dibentuk pada Selasa (17/5) untuk menyusun kepengurusan baru yang berwajah rekonsiliatif.

Sebelumnya, politikus senior Golkar Ahmadi Noor Supit mempertanyakan penunjukan Nurdin Halid sebagai ketua harian, Robert Joppy Kardinal sebagai bendahara umum, dan Idrus Marham sebagai sekjen.

Ia menilai pengisian ketiga jabatan tersebut bukan hasil keputusan munaslub Golkar. (Ind/Kim/P-3)